logo


Program 35.000 Dijalankan, Rizal Ramli: PLN Bisa Bangkrut

Bila dipaksakan ada kelebihan kapasitas 21.331 MW yang nganggur dan PLN harus tetap bayar ke swasta

8 September 2015 10:15 WIB

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli. (Ist)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli. (Ist)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya (Menko Kemaritiman dan SD), Rizal Ramli mengungkapkan, jika program pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 Megawatt (MW) dipaksakan, maka PT Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero) Tbk akan mengalami kebangkrutan.

"Saya dan tim sudah mempelajari yang 35.000 MW. Kesimpulannya, program itu memang tidak realistis. Kalau program 35.000 MW dipaksakan, maka akan membahayakan PLN, bahkan bisa berujung pada kebangkrutan," ungkap Rizal kepada wartawan saat ditemui di Kantor Kemenko Kemaritiman dan SD, Jakarta.

Meski demikian, Rizal melanjutkan, Pemerintah akan tetap menggulirkan Program Percepatan dan Diversifikasi Listrik (PPD-Listrik) sebesar 16.167 MW guna memenuhi kebutuhan listrik nasional. PPD-Listrik ini merupakan bagian dari program 35.000 MW yang dinilai lebih realistis dan tidak menimbulkan masalah bagi PLN. "Bila dipaksakan, nanti ada kelebihan kapasitas 21.331 MW yang nganggur. PLN harus tetap bayar ke swasta," lanjutnya.


Pemerintah Didesak Kucurkan Stimulus Listrik untuk Masyarakat Bawah

Setelah melakukan kajian yang mendalam, menurut Rizal, diketahui kebutuhan riil listrik pada saat beban puncak sampai 2019 adalah sebesar 74.525 MW. Pada 2015, beban puncak mencapai 50.856 MW.

Saat ini, pembangunan pembangkit listrik yang tengah berlangsung sebesar 7.000 MW. Jika program listrik 35.000 MW ditambah dengan 7.000 MW yang tengah berlangsung, maka akan ada ketersediaan kapasitas pembangkit sebesar 95.586 MW sampai 2019.

"Padahal, kebutuhan sampai 2019 pada beban puncaknya hanya 74.525 MW. Maka akan ada kapasitas yang idle (tidak terpakai) sebesar 21.331 MW. Sesuai aturan yang ada, PLN harus membeli listrik yang dihasilkan swasta. Inilah yang saya maksudkan bisa membuat PLN bangkrut," pungkas Rizal.

Seperti diketahui, Rizal Ramli telah melakukan rapat evaluasi terkait dengan rencana pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 MW tersebut dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman dan juga Direktur Utama (Dirut) PT PLN Sofyan Basir pada Senin (7/9) kemarin di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Sumber Daya, Jakarta.

6 Kebijakan Ketat PLN, Cegah Penyebaran Covid-19

Halaman: 
Penulis : Deni Muhtarudin