logo


Bawaslu Jangan Cuma Bisanya Mengimbau Saja

Bawaslu jangan hanya sekedar mengimbau, mengingat negara telah memberikan anggaran besar

12 Agustus 2015 16:16 WIB

Ilustrasi Bawaslu. (Ist)
Ilustrasi Bawaslu. (Ist)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai entitas dalam pengawasan jalannya pemilihan, dalam hal ini Pilkada, harus lebih menunjukan jati dirinya lebih dari sekedar pemberi imbauan. Tetapi harus segera melakukan tindakan pro aktif terhadap segala bentuk indikasi mahar politik.

"Bawaslu jangan hanya sekedar mengimbau, mengingat negara telah memberikan anggaran besar," jelas Titi Anggraini pengamat asal Perludem, Rabu (12/8) di Jakarta

Titi menegaskan bahwa Bawaslu selain telah difasilitasi anggaran juga diberikan personel, struktur kelembagaan, dan kewenangan oleh negara yang diatur dalam sebuah perundang-undangan. Pada kasus Sebastian Salang, Titi menyebut bahwa Bawaslu belum melakukan apapun hingga saat ini.

Bawaslu menilai, sebut Titi, bahwa UU Pilkada No 8 Tahun 2015 tak memberikan kejelasan pidana bagi partai politik yang melakukan transaksi politik. Peraturan tersebut dianggap Bawaslu hanya sebagai himbauan moral kepada partai politik.

Namun Titi menegaskan bahwa ada peraturan lain, yakni pada Pasal 47 ayat 1, disebutkan bahwa partai politik ataupun gabungan partai politik tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk apapun dari peserta pemilihan. Kemudian pada ayat 6 di pasal yang sama dijelaskan sanksi pelanggaran, yakni berupa pembayaran sebesar 10 kali lipat dari imbalan yang diberikan.

Bantah BW soal Pemilu Terburuk, Bawaslu: Pemilu Ini Sangat Transparan

Halaman: 
Penulis : Syukron Fadillah, Ali Hamid