logo


Ini Dia Isi Kepmen Jargas Bagi Pertamina dan PGN

Dalam aturan ini, terdapat 10 mandat yang harus dilaksanakan oleh kedua BUMN tersebut.

7 Agustus 2015 15:24 WIB

Ilustrasi. (Ist)
Ilustrasi. (Ist)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said telah mengeluarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM kepada PT Pertamina (Persero) Tbk dan PT Perusahaan Gas Negara/PGN (Persero) Tbk tentang Penugasan dalam Pengoperasian Jaringan Distibusi Gas Bumi (Jargas) Untuk Rumah Tangga.

Minister of Energy and Mineral Resources, Sudirman Said, has issued a Ministerial Decree for PT Pertamina (Persero) Tbk and PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk on the Assignment in the Operation of the Natural Oil Distribution Network for Households.

Untuk Kepmen Pertamina, Kepmen tersebut dengan No. 3328 K/12/MEM/2015 tertanggal 9 Juli 2015. Sedangkan untuk PGN yang tercantum dalam Kepmen ESDM No 3337 K/12/MEM/2015 tertanggal 10 Juli 2015.

Berikut adalah kewajiban Pertamina dan PGN dalam melaksanakan penugasan tersebut:

1. Melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan jargas untuk rumah tangga yang dibangun Pemerintah.


Layanan Terbaru! Pertamina Kenalkan Pertamina Delivery Service di Wilayah Jawa Bagian Barat

2. Melaksanakan penyediaan dan pendistribusian gas bumi untuk rumah tangga.

3. Menjamin standar dan mutu (spesifikasi) gas bumi untuk rumah tangga.

4. Menjamin keselamatan umum, keselamatan pekerja, keselamatan instalasi dan keselamatan lingkungan dalam penyediaan dan pendistribusian gas bumi untuk rumah tangga.

5. Melakukan pengembangan jaringan pipa distribusi gas bumi untuk rumah tangga.

6. Menyediakan dan menjelaskan prosedur penggunaan gas bumi untuk rumah tangga.

7. Menyampaikan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM mengenai rencana tahunan pengoperasian dan pemeliharaan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga yang dibangun Pemerintah serta penyediaan dan pendistribusian gas bumi untuk rumah tangga.

8. Menyampaikan laporan setiap 3 bulan kepada Dirjen Migas mengenai realisasi volume penyediaan dan pendistribusian gas bumi untuk rumah tangga.

9. Mengatasi terjadinya kekurangan pasokan atau ketidaklancaran distribusi gas bumi untuk rumah tangga.

10. Terkait jargas yang telah dikelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pertamina dan PGN wajib melakukan koordinasi dengan BUMD dan akan melakukan perencanaan atas langkah-langkah yang akan diambil guna proses pengalih-operasian atau pengalihkelolaan jargas yang dibangun Pemerintah dan melaporkannya kepada Dirjen Migas.

Selain itu, Pertamina dan PGN juga wajib mengusulkan harga jual gas bumi untuk rumah tangga kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk masing-masing wilayah penugasan. Diatur pula bahwa dalam hal terjadi keadaan yang meliputi kekacauan umum, huru-hara, sabotase, kerusuhan, demontrasi dengan kekerasan, pemogokan, kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, akibat kecelakaan dan bencana alam lainnya, kedua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut wajib melakukan langkah-langkah darurat serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Dirjen Migas.

Mudik Makin Tenang, Pertamina Delivery Service Siap Antar BBM di Tol Layang

Halaman: 
Penulis : Deni Muhtarudin
 
×
×