logo


Didesak Bikin Aturan Calon Tunggal, KPU: Silahkan Ubah Aturan Asal Selevel UU

Pemerintah memaksa untuk mengubah sistem pemilihan calon kepala daerah terkait calon tunggal.

4 Agustus 2015 00:00 WIB

Ilustrasi KPU. (Ist)
Ilustrasi KPU. (Ist)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Komisioner Komisi Pemilihan Umum Hadar Nafis Gumay mengatakan daerah harus paham lebih dahulu tentang mekanisme pemilihan, jika pemerintah memaksa untuk mengubah sistem pemilihan calon kepala daerah terkait masih adanya calon tunggal.

Gumay mengingatkan bahwa perubahan yang dilakukan pemerintah haruslah setingkat dengan undang-undang. Selanjutnya Gumay menekankan bahwa jangan mendesak KPU apalagi publik sebagai pihak yang diminta untuk mengaturnya. Gumay beralasan, lembaganya hanyalah sebagai penyelenggara.

"Mau diatur seperti apapun silahkan saja, yang penting levelnya sama dengan undang-undang," tegas Gumay di gedung KPU, Jakarta Pusat, Jalan Imam Bonjol, Selasa(4/8).

"Jangan minta kami (KPU) atau publik yang mengatur, kami ini penyelenggara," tambahnya.

KPU, aku Gumay, hanya menjalankan sistem pemilihan yang telah diatur sebelumnya dalam PKPU Nomor 12 tahun 2015, dimana masing-masing daerah sedikitnya harus mengajukan dua calon pasangan dalam Pilkada. Bagi daerah yang hanya memiliki calon tunggal, maka gelaran Pilkada harus diundur pelaksanaannya pada tahun 2017.

"Sistem pemilihan KPU mengatur setidaknya harus ada dua pasang calon kepala daerah dalam Pilkada," tegasnya.

Disinggung tentang bumbung kosong, Gumay menanggai santai dan menyebut bahwa hal tersebut menjadi urusan pemerintah. Ia menambahkan bahwa dirinya atau pun KPU tidak mau agar melahirkan aturan baru tersebut.

"Nah sekarang mau diganti sistemnya kalau ada satu pasangan, satu bumbung kosong. Itu bicara sistem. Sistem itu bicara prinsip. Bukan KPU yang mengatur. KPU enggak mau," tegasnya.

ICW: Pilkada Serentak 2020 Mesti Ditunda Karena Rawan Kecurangan dan Berbahaya

Halaman: 
Penulis : Syukron Fadillah, Vicky Anggriawan