logo


Pengusaha Yakin Banyak Kementerian Terlibat Kasus Dwelling Time

Kalangan dunia usaha menyambut langkah dari Kepolisian untuk mengungkap kasus dwelling time

31 Juli 2015 00:00 WIB

Ilustrasi. (Ist)
Ilustrasi. (Ist)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ketua Apindo Haryadi Soekamdani mengatakan bahwa masih ada beberapa Kementerian yang mungkin akan terlibat kasus dwelling time. Meski perizinan 80% bermuara di Kemendag namun dirinya meyakini ada beberapa Kementerian yang bisa terseret. Pasalnya Kemendag tidak serta merta mengeluarkan izin begitu saja tanpa surat rekomendasi dari Kementerian terkait.

"Ya memang begini, kalau yang tehadap barang-barang tertentu yang memerlukan rekomendasi dari Kementerian atau instansi lainnya. Dan itu bukan tentu terjadi sesuatu disana, kalau kita mau melakukan cepat rekomendasi itu tentunya ada harapan dari pihak-pihak ini untuk mengutip sesuatu," tuturnya di Jakarta pada Kamis (30/7).

Ia mengatakan pada kenyataannya juga terjadi permainan dalam mendapatkan surat rekomendasi tersebut. Misalnya pangan ada kaitan dengan Kementan untuk surat rekomendasi tapi muaranya tetap ada di Kemendag karena yang akan memprosesnya dan finalisasinya ada di Kemendag.

"Ya mau tidak mau seperti itu, jadi dengan para pihak yang harusnya duduk di pelabuhan dalam pelayaan satu atap tapi orangnya tidak ada kan ini tanda tanya. Jadi memang harus diubah sistemnya, harus ada satu Kementerian yang bertanggung jawab disana. Dan menurut pandangan kami, harusnya Kemenhub yang mengambil tanggungjawab disana," lanjutnya.

Ia mengatakan kalangan dunia usaha menyambut langkah dari Kepolisian untuk mengungkap kasus dwelling time ini. Nantinya diharapkan dwelling time tidak lagi menjadi masalah baru, dan celah suap dan korupsi dapat diminimalisir.

"Kami mewakili teman-teman dunia usaha mendukung penuh polisi untuk mengusut semuanya," lanjutnya.

Mendag: Generasi Muda Harus Tumbuhkan Konsep Kewirausahaan

Halaman: 
Penulis : Andi Dwijayanto, Vicky Anggriawan