•  

logo


Sebut Parpol Turut Berdosa Soal Politik Dinasti, Pakar Hukum UGM: Membiarkan Jokowi Tanpa Pengawasan

Pakar Hukum UGM menilai adanya pelemahan pengawasan di DPR karena koalisi mengusai 82 persen kursi di parlemen

9 Desember 2023 16:11 WIB

Presiden Jokowi menyampaikan sikap RI soal serangan Israel di Gaza
Presiden Jokowi menyampaikan sikap RI soal serangan Israel di Gaza Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

YOGYAKARTA, JITUNEWS.COM - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menyebut partai politik (parpol) pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut andil atas munculnya isu politik dinasti.

Politik dinasti, kata dia, tidak muncul begitu saja. Ia menyebut politik dinasti terjadi karena parpol pendukung membiarkan Jokowi tanpa ada pengawasan yang memadai.

"Apa yang terjadi di MK itu bukan ujug-ujug, bukan batu yang tiba-tiba jatuh dari langit, bukan sim salabim atau hocus pocus. Apa yang terjadi di MK itu karena kita membiarkan sekian lama Jokowi tanpa pengawasan yang memadai, tidak ada pengawasan oleh partai," kata dia dalam acara diskusi publik dan mimbar bebas yang digelar di depan UGM, Sleman, Jumat (8/12/2023).


Pakar Hukum: Status Tersangka Firli Bahuri dan Eddy Hiariej Bisa Gugur jika Bisa Yakinkan Hakim

Pria yang akrab disapa Uceng itu mengatakan bahwa Indonesia menerapkan sistem presidensial. Dengan demikian, pengawasan ada di lembaga eksekutif yakni DPR.

Namun, ia menilai adanya pelemahan pengawasan di DPR karena koalisi mengusai 82 persen kursi di parlemen. Oposisi, kata dia, menjadi mati sehingga politik dinasti kian mulus.

"Politik dinasti terjadi salah satunya karena dibiarkan oleh partai-partai, clear itu. Publiknya pun dimatikan, masyarakat sipil dipecah, universitas mohon maaf itu kebanyakan kaya ambigu," ucapnya.

"Kesalahan ini adalah kesalahan ketiadaan pengawasan. Saya nggak tahu mungkin sekarang partai-partai itu udah mulai menyesal dan mulai taubatan nasuha barangkali," pungkasnya.

Sudah Simulasi, Gibran Siap Ikut Debat di KPU

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati