JAKARTA, JITUNEWS.COM — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI tegas menolak pemberian subsidi kendaraan listrik yang dikucurkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2023. Dalam kajian PKB, kebijakan penangguhan pajak pembelian kendaraan tidak tepat sasaran, serta tidak berefek mengurangi polusi udara.

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari dalam Focus Group Discussion (FGD) 'Industri Hijau Kelabukan Iklim' mengatakan, pemanfaatan kendaraan listrik memang bisa mengurangi emisi dari energi fosil pada kendaraan, namun tetap saja dalam produksi listriknya, masih banyak pembangkit listrik yang bersumber dari energi kotor.

"Kami melihat kebijakan subsidi kendaraan listrik masih belum tepat sasaran. Insentif yang awalnya diharapkan mempercepat penurunan emisi gas buang, namun di hulunya tetap saja pembangkit listriknya masih banyak menimbulkan polusi," kata Ratna saat FGD di Ruang Rapat Fraksi PKB, Rabu (7/6/2023).

Arnold Schwarzenegger Bangun PLTS Nias Utara

Saat ini, imbuh politisi PKB itu, bauran bahan bakar pembangkit listrik nasional masih didominasi oleh batubara sebesar 70 persen, kemudian gas sebanyak 22 persen, dan energi baru terbarukan (EBT) 12 persen saja. Oleh sebab itu, Ratna berharap pemerintah kembali mengkaji kebijakan subsidi kendaraan listrik dan mulai berfokus untuk mengganti penggunaan batubara dan gas sebagai sumber energi listrik menjadi energi baru terbarukan.

Ratna menilai kebijakan insentif pajak bagi kendaraan listrik, baik mobil dan motor juga tak efektif memberi stimulasi. Hal ini terbukti dari landainya tren penjualan setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani merilis PMK Nomor 38 Tahun 2023. Justru, menurutnya, peningkatan penjualan kendaraan listrik bisa dicapai dengan membangun ekosistem melalui perbanyakan infrastruktur charging station.

Meski begitu, Ratna menegaskan bahwa PKB tetap mendukung upaya transformasi dari kendaraan bahan bakar fosil menjadi listrik. Namun caranya bukan dengan jorjoran anggaran lewat pemberian subsidi pajak.

"F-PKB tetap mendukung namun dengan strategi lainnya, bukannya dengan membebani anggaran negara dengan subsidi ke masyarakat yang mampu," tuntas Ratna.

Untuk diketahui, F-PKB DPR RI menggelar FGD 'Industri Hijau Kelabukan Iklim' di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (7/6) siang.

Narasumber dalam diskusi tersebut antara lain Pakar Lingkungan dan Sustainable, Dr. Mahawan Karunia, M.M; SesDirjen ILMATE Kementerian Perindustrian RI, Yan Sibarang; Senior Advisor & CEO Moores Rowland Indonesia, James Kallman; Ev Specialist Pertamina Power Plant, Adriel Simorangkir; dan perwakilan dari Asosiasi Ekosistem Mobiltas Listrik, Anugraha.

Pemerintah Puas Selesaikan Renegosiasi 107 KK Pertambangan

• 1