JAKARTA, JITUNEWS.COM  – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mencanangkan program transaksi pembayaran jalan tol nirsentuh, atau yang disebut dengan Multi Lane Free Flow (MLFF).

 

Namun, proyek yang targetnya diberlakukan di 40 ruas tol seluruh Indonesia pada akhir 2022 itu, agaknya molor dari rencana.

 

Ada sejumlah hal yang menyebabkan proyek strategis nasional itu belum juga diuji coba, meski sejatinya pada update terakhir dari Direktur Jalan bebas Hambatan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Triono Junoasmono, pada saat diskusi Forum Sahabat Infrastruktur, Rabu 10 Mei 2023 di media Center PUPR menyebut, targetnya pada pelaksanaan mudik tahun 2024, MLFF sudah bisa dijalankan di Indonesia.

 

Triono mengatakan, pada awal Juni 2023, seharusnya MLFF berbasis Global Navigation Satellite System (GNSS) di Jalan Tol Bali-Mandara sudah bisa diuji cobakan.

 

Informasi mengenai batalnya uji coba MLFF pertama kali dikemukakan oleh Musfihin Dahlan, Mantan Direktur Utama PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) atau pihak dari Badan Usaha Pelaksana (BUP) MLFF.

 

RITS merupakan anak perusahan Roatex Ltd. Zrt. yang berasal dari Hungaria. Saham RITS dimiliki 99 persen oleh Roatex Ltd. Zrt., dan sisanya atau 1 persen milik perseorangan yang juga berasal dari Hungaria.

 

Batalnya uji coba MLFF di Tol Bali Mandara disebabkan oleh sejumlah persoalan internal yang terjadi antara RITS dengan Roatex Ltd Zrt.

 

Terkini, konsultan Pengawas Independen menyebut kontraktor rekayasa, pengadaan dan konstruksi (Engineering-Procurement Construction/EPC) untuk pengerjaan sistem transaksi tol nontunai nirsentuh atau MLFF disebut mangkir dari kewajiban.

 

Hal ini tertuang dalam laporan Hasil Tinjauan Perkembangan Pekerjaan Sistem Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh Berbasis Multi-Lane Free Flow tertanggal 30 Mei 2023.

 

Laporan tersebut ditujukan kepada Direktur Utama PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR dan juga Ketua Tim Pengendali KPBU Sistem Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh Berbasis MLFF Kementerian PUPR.

 

Menurut laporan tersebut, beberapa poin yang menjadi indikasi kontraktor telah mangkir dari tanggung jawabnya yaitu saat Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) berulangkali menyampaikan bahwa sistem yang dikembangkan oleh Roatex harus dapat melakukan pengumpulan tol dengan akurat untuk setiap kendaraan yang melintas di jalan tol.

 

Dengan begitu Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) memperoleh pendapatan tol secara keseluruhan atau 100 persen sesuai kendaraan yang melintas.

 

“Meski demikian, Kontraktor EPC menyatakan bahwa sesuai Dokumen Desain, sistem yang dikembangkan hanya menjamin keakuratan pentarifan tol 100 persen berdasarkan penetapan tarif tol di ruas yang bersangkutan namun tidak menjamin keakuratan perhitungan kendaraan yang melintas,” sebut laporan itu, berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Selasa 6 Juni 2023.

Selain itu, kontraktor juga tidak bisa memenuhi kebutuhan sistem terkait pengumpulan data sisi jalan (roadside) dan sistem identifikasi kendaraan untuk menangkap secara otomatis nomor plat dan kategori dari semua kendaraan yang melewati titik penegakan hukum di ruas tol.

Berdasarkan isi laporan, PJPK sebagai project ultimate owner mengharapkan agar kamera pada gantry dapat melakukan identifikasi perhitungan seluruh kendaraan yang melintas di jalan tol, dengan pelaksanaan identifikasi plat nomor secara otomatis dan kategorisasi melalui sistem artificial intelligence 94 persen dan sisanya 6 persen melalui identifikasi secara visual/manual yang dilakukan oleh verifikator.

 

“Sebaliknya, Kontraktor EPC BUP menyampaikan bahwa kamera pada gantry hanya dapat melakukan identifikasi 94 persen terhadap nomor plat kendaraan yang tertangkap kamera, bukan terhadap total kendaraan yang melintas,” jelas laporan tersebut.

Kedua hal tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indikator/KPI) yang telah disepakati PT Roatex Indonesia Toll System bersama dengan pemerintah, namun tidak bisa dipenuhi oleh Kontraktor EPC.

 

Lebih lanjut Konsultan ini menyatakan bahwa Kontraktor EPC belum menyerahkan deliverables sesuai dengan spesifikasi yang terdapat di

dalam Dokumen Desain padahal pembayaran sudah dilakukan oleh Roatex.

 

Sebagai informasi, pembayaran dari Roatex kepada Kontraktor EPC dilakukan per milestone atau pencapaian target kerja.

Dengan temuan-temuan tersebut, Konsultan merekomendasikan yang antara lain meminta Roatex mengintruksikan Kontraktor EPC untuk melakukan penyesuaian Dokumen Desain dengan situasi dan kondisi di Indonesia dengan merujuk pada permintaan-permintaan PJPK.

Selain itu, Roatex juga disarankan untuk menunda pembayaran yang telah ditagihkan sampai mereka menerima deliverables Kontraktor sesuai dengan Dokumen Desain dan Kontraktor EPC telah menyesuaikan Dokumen Desain dengan situasi dan kondisi di Indonesia, merujuk
pada permintaan-permintaan PJPK.

 

“Dari temuan-temuan tersebut, kami berpendapat bahwa besar kemungkinan terjadinya cost overrun (kelebihan bayar) dan keterlambatan penyelesaian Proyek,” sebut Konsultan dalam laporan tersebut.

Sebelumnya Mantan Direktur Utama Roatex Musfihin Dahlan menjelaskan pihaknya menolak menerima sistem yang telah dikerjakan Kontraktor EPC asal Hungaria itu, karena belum memenuhi KPI.

 

Mushifin juga menolak untuk melakukan pembayaran yang ditagihkan oleh kontraktor yang merasa sudah mendeliverable pekerjaan sesuai tahapan.

 

“Jadi ada tahapan proses pembangunan sistem dimana setiap tahap itu kita invoicing (melakukan pembayaran). Di tahap 5 dan 6, sistem yang diberikan masih banyak yang bolong. Mereka bilang mau perbaiki, jadi kita tetap bayar. Belum diperbaki, tiba-tiba mereka sudah menyerahkan tahap 7. Ini tahap final. Kita tolak bayar,” ujar Musfihin di depan awak media Selasa 30 Mei 2023 pekan lalu.

Keputusan Musfihin menolak melakukan pembayaran berujung pada pemecatan dirinya dengan Peter Ong (Direktur Keuangan RITS) oleh Roatex Zrt sebagai induk usaha.

 

Pemilihan kontraktor sendiri yaitu Multi Contact Zrt, sepenuhnya dilakukan oleh Roatex Zrt. Sementara untuk posisi RITS 99 persen sahamnya dipegang oleh Roatex Zrt sementara 1 persen sisanya dipegang oleh individu dari Hungaria, sehingga 100 persen sahamnya dipegang oleh Hungaria.

 

Redaksi Jitunews sendiri telah berusaha mengonfirmasi hal tersebut kepada pihak regulator, dalam hal ini Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Miftachul Munir melalui pesan singkat, namun hingga kini belum mendapatkan tanggapan. (*)