JAKARTA, JITUNEWS.COM - Politikus PDIP menyebut Anies Baswedan harusnya meminta maaf setelah salah menginterpretasikan data Badan Pusat Statistik (BPS) saat membandingkan pembangunan jalan era Presiden Joko Widodo dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan bahwa kutipan data BPS yang disampaikan Anies tidak salah. Ia justru mempertanyakan pernyataan dari pihak Kementerian PUPR.

"Kutipan data BPS yang disampaikan Anies tidak ada yang salah. Data yang tersaji dari BPS seperti itu adanya. Jika kemudian Kementerian PUPR melalui Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian panik dan kebakaran jenggot setelah data itu dipersentasikan ke publik, justru patut dipertanyakan," kata Kamhar kepada wartawan pada Sabtu (27/5).

Soal Cawapres Pendamping Anies, NasDem Akui Sudah Sodorkan Satu Nama

Kamhar menyebut bahwa data BPS menunjukkan keberpihakan terhadap pemerintah. Ia menyebut kebijakan era SBY prorakyat, sedangkan di era Jokowi tidak prorakyat.

"Kebijakan pemerintahan Pak SBY termasuk dalam pembangunan infrastrukturnya napas dan jiwanya prorakyat, sementara pemerintahan Pak Jokowi terbaca lebih berorientasi proyek dan tidak prorakyat," katanya.

Kamhar menyebut PDIP yang harusnya minta maaf kepada masyarakat. Ia menyebut presiden dijadikan petugas partai bukan petugas rakyat.

"Justru merekalah yang semestinya minta maaf ke rakyat. Presiden dijadikan petugas partai bukan petugas rakyat," katanya.

Salah Interpretasi Data Jalan Era Jokowi-SBY, PDIP: Anies Sepatutnya Minta Maaf

• 1