logo


Dari 7 Pelanggaran Malaysia, Kemlu Baru Kirim 2 Nota Protes

Kemenlu mengira jika pihak Malaysia sedang memverifikasi nota protes sehingga belum ada tanggapan.

26 Juni 2015 00:00 WIB

Ilustrasi
Ilustrasi

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Tujuh nota protes yang dibuat pemerintah kesemuanya merupakan terkait pelanggaran wilayah udara di kawasan Sebatik, Kalimantan oleh Malaysia. Namun Kementerian Luar Negeri RI mengaku bahwa dari tujuh baru dua nota protes yang benar-benar dikirimkan ke pemerintahan Malaysia.

"Dari tujuh insiden yang terjadi, beberapa diantaranya masih memerlukan kelengkapan data untuk kemudian menjadi nota protes. Dari semua yang kami sampaikan, seluruhnya terkait pelanggaran wilayah di perairan Sebatik," ujar Direktur Politik Keamanan Wilayah Hukum Perjanjian Internasional Kemlu RI, Octavina Alimudin di Jakarta, Kamis (25/6).

Octa mengaku, jika pihaknya langsung mengirimkan nota protes dalam hitungan jam tiap kali terjadi pelanggaran di wilayah Indonesia. Meski demikian, Octa pun menjelaskan bahwa pengiriman nota protes juga harus didasari dengan data-data lengkap, seperti registrasi pesawat, waktu pelanggaran, dan titik koordinat wilayah nasional yang dilanggar.


Menlu RI Pimpin Sidang Dewan Keamanan PBB: Mayor Asal Indonesia Jadi Inspirasi

"Jadi baru akan kami kirim jika data-data sudah lengkap. Nota protes tidak akan dikirim jika datanya kurang," tambah Octa.

Tujuh laporan pelanggaran sejak Januri telah terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia yang terekam di Kemenlu. Dua diantaranya telah dibuatkan nota protesnya, sedangkan lima lainnya masih menunggu kelengkapan data-data.

Dari dua nota protes yang sudah dikirimkan melalui KBRI di Malaysia kepada pemerintahan Jiran, namun hingga saat ini pihak Malaysia masih saja cuek dan tidak menanggapi nota tersebut. Octa mengatakan, bahwasanya hal tersbut akan dibahas langsung dalam pertemuan bilateral antara Indonesia dan Malaysia.

"Mungkin mereka sedang memastikan terlebih dahulu, benar atau salah yang kita kirimkan. Jadi butuh seperti verifikasilah oleh mereka," tambah Octa.

Di Markas PBB, RI Serukan Stop Pembangunan Permukiman Israel di Palestina

Halaman: 
Penulis : Syukron Fadillah, Vicky Anggriawan