logo


Agar Bisa 'Nyalon', Para Petahana Milih Mengundurkan Diri

UU sudah melarang keluarga petahana mencalonkan diri. Sayangnya UU tersebut justru disiasati.

23 Juni 2015 00:00 WIB

Wakil Ketua Komisi II Wahidin Halim. (Ist)
Wakil Ketua Komisi II Wahidin Halim. (Ist)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Guna mensiasati UU Pilkada yang melarang keluarga petahana mencalonkan diri, beberapa kepala daerah petahana pun memilih mengundurkan diri dari jabatannya sebelum 26-27 Juli mendatang.

Melihat fenomena pengunduran diri tersebut, Wakil Ketua Komisi II Wahidin Halim menilai perlu adanya sebuah regulasi yang tegas. Politisi asal Demokrat tersebut merasa hal tersebut haruslah dicegah.

"Syahwat kekuasaan yang ada, sesungguhnyatelah menjadi sebuah keprihatinan nasional. Politik telah mewariskan kekuasaan sebagai tradisi. Hal inilah yang menjadi gugatan masyarakat banyak,"ungkap Wahidin Halim di gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/6/2015).


Harun Masiku Jadi Buronan, Andi Arief: Cuma Hasto yang Bisa Menemukannya

Wahidin menjelaskan, sesungguhnya Undang-Undang tentang Pilkada dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang telah disahkan DPR, sudah melarang keluarga petahana mencalonkan diri. Sayangnya UU tersebut justru disiasati dengan bentuk pengunduran diri. Jelas, tambah Wahidin, jika sudah mengundurkan diri, maka sudah tidak melekat lagi status petahana.

"UU syaratkan cegah politk dinasti dengan buat norma-norma yang paling tidak mengurangi kecederungan syahwat kekuasaan dari saudara-saudara kita yang membangun tradisi politik," ujar mantan Walikota Tangerang itu.

"Sayangnya Undang-Undang, peraturan, termasuk kaidah-kaidah, bakal disiasati seandainya ada orang yang mau mensiasati," imbuhnya.

Sehingga perlu diatur secara tegas baik oleh DPRD maupun Kemendagri, terkait fenomena pengunduran diri para kepala daerah. Sebab langkah pengunduran dirilah yang sanggup memuluskan politik dinasti dalam Pilkada 2015.

"Pengunduran dirinya sudah dapat persetujuan DPRD belum? Kita akan minta (tanya) ke KPU nanti. Kemendagri sudah menyatakan menolak (permohonan pengunduran diri)," pungkas politisi Demokrat tersebut.

 

 

 

Tak Mau Ikut Campur Kasus Wahyu Setiawan dan Harun Masiku, PDIP: Itu Personal Masing-masing

Halaman: 
Penulis : Syukron Fadillah, Vicky Anggriawan