logo


Temuan BPK Bikin Ketua KPU Lakukan Klarifikasi

Temuan BPK kini dijadikan alat politik yang menghendaki Pilkada serentak diundur pelaksanaannya.

23 Juni 2015 00:00 WIB

Ilustrasi. (Ist)
Ilustrasi. (Ist)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Tanpa diduga sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kerugian negara mencapai Rp 334 miliar atas penggunaan anggaran Pemilu 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pengusutan temuan tersebut pun kini menjadi perdebatan, salah satunya terjadi saat rapat dengar pendapat antara KPU dengan Komisi II DPR.

Ketua KPU Husni Kamil Malik tentu saja terkejut dengan temuan tersebut. Dia menyebut bahwa hasil temuan BPK itu membuat kepercayaan publik terhadap kredibilitas KPU sebagai lembaga penyelenggara KPU menjadi terkikis. Bahayanya, apa yang telah dilakukan BPK tersebut juga dijadikan alat politik kelompok yang menghendaki Pilkada serentak diundur pelaksanaannya.

"Saat BPK menyerahkan hasil temuannya pada Januari lalu, KPU telah melakukan penelusuran. Langkah penelusuran tersebut pun dijadikan sebagai pelengkap laporan tindaklanjut hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang dilakukan BPK pada KPU atas anggaran Pemilu 2013 dan 2014," katanya Selasa (23/6) di Jakarta.

Kelengkapan laporan tersebutlah yang juga menjadi salah satu tugas yang harus dirampungkan KPU sebagaimana yang teah disepakati dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR. Artinya, sesungguhnya persoalan Pilkada serentak tidaklah ada sangkut-pautnya dengan urusan kali ini.


Harun Masiku Jadi Buronan, Andi Arief: Cuma Hasto yang Bisa Menemukannya

"Tidak ada arahnya ke sana. Dikonfirmasi lagi dengan ketua komisi II tidak ada hubungannya ke sana," ujarnya.

Total temuan BPK tentang ketidakpatuhan mencapai Rp 334 miliar yang terdiri dari tujuh jenis temuan ketidakpatuhan, yakni indikasi kerugian negara Rp 34 miliar, potensi kerugian negara Rp 2,2 miliar, kekurangan penerimaan Rp 7,3 miliar, pemborosan Rp 9,7 miliar, yang tidak diyakini kewajarannya Rp 93 miliar, lebih pungut pajak Rp 1,35 miliar, dan temuan administrasi Rp 185,9 miliar.

Tak Mau Ikut Campur Kasus Wahyu Setiawan dan Harun Masiku, PDIP: Itu Personal Masing-masing

Halaman: 
Penulis : Syukron Fadillah, Vicky Anggriawan