JAKARTA, JITUNEWS.COM- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespon soal dugaan mark up sejumlah komponen biaya haji sebagaimana dilontarkan Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid.

Diketahui Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Abdul Wachid mengungkapkan, ada sejumlah persoalan krusial dibalik terus naiknya biaya haji. Persoalan-persoalan itu ditemukan saat Panja Haji Komisi VIII kunker ke Arab Saudi. Ada banyak komponen biaya haji yang tidak masuk akal mulai dari penyediaan katering, transportasi udara hingga biaya hotel.

Plt Juru Bicara (Jubir) KPK, Ali Fikri menegaskan, peran dan partispasi aktif masyarakat dalam upaya memerangi dan memberantas korupsi memang sangat dibutuhkan.

Soal Kenaikan Biaya Haji, DPR Cium Adanya Potensi Dugaan Markup

"Peran masyarakat penting dalam pemberantasan korupsi," ucap Ali Fikri saat dihubungi di Jakarta, Selasa (7/2/2023).

Menyinggung soal adanya dugaan mark up komponen haji yang dilontarkan Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, KPK, kata Ali Fikri, sangat terbuka terhadap berbagai laporan yang disampaikan masyarakat.

"Silakan laporkan supaya bisa kami tindaklanjuti. Mekanismenya memang demikian," kata Ali Fikri.

Dugaan Biaya Haji Dimarkup, Pengamat: Laporkan ke KPK Karena Sudah Menyangkut Urusan Ibadah  

• 1