logo


BPK Temukan Kerugian Negara pada Anggaran Pemilu 2014 Sebesar Rp 34 Miliar

Indikasi kerugian negara sebesar Rp 34.349.212.517,69, dengan potensi kerugian negara Rp 2.251.876.257.00

19 Juni 2015 00:00 WIB

Ilustrasi. (Ist)
Ilustrasi. (Ist)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukan bahwa, ada indikasi kerugian negara sebesar Rp 34 miliar terkait penggunaan anggaran pesta politik dalam Pemilu 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Langkah BPK guna melakukan pemeriksaan terhadap anggaran Pemilu KPU berdasarkan pada pasal 8 ayat 4 e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 penyelenggaraan Pemilu.

"Total seluruh temuan atas ketidakpatuhan sesuai perundang-undangan sebesar Rp 334.127.902.611.93. Terdiri dari tujuh temuan ketidakpatuhan," ungkap Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6).


KPU Izinkan Konser Musik, Gubernur Edy: Kalau Kita Tidak Boleh, Pakai Doa Saja Biar Menang

Selain pemeriksaan anggaran tiap tahunan, Taufik mengakui, bahwa tujuan pemeriksaan BPK juga terkait dengan kinerja KPU. mengingat anggaran pemilu sangatlah besar.

"Menilai resiko pengelolaan apakah sudah sesuai dengan ketentuan. Yang dinilai dalam pengelolaan anggaran di Tahun 2013 dari anggaran Rp 2,8 triliun dan realisasi Rp 4,9 triliun, serta di tahun 2014 dari anggaran Rp 6,6 triliun sedangkan realisasi sebesar Rp 9 triliun," tuturnya.

Total anggaran yang dipakai KPU untuk melaksanakan tahapan pemilu, sebut Taufik, senilai Rp 9,4 triliun dan realisasinya sebesar Rp 13,9 triliun. 

"Audit BPK untuk tahun 2013 dari nilai Rp 4,9 triliun tersebut sampel yang diperiksa lingkupnya 41,49 persen atau Rp 2 triliun. Pada tahun 2014 mengambil sampel sebesar 46,13 persen dari total Rp 9,4 triliun," ungkapnya.

Taufik melanjutkan, total BPK sudah meriksa sebesar Rp 6,2 triliun dari Rp 13 triliun atau dengan sampel pemeriksaan 44,50 persen. Hasil tersebut berdasarkan dari pemeriksaan kepada 531 satuan kerja. Dengan rincian sampel sebesar 181 sampel dari pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota di 33 provinsi. 

Hasil pemeriksaan menemuka ketidakpatuhan kepada perundang-undangan dengan jumlah yang cukup signifikan. Beberapa mengindikasikan kerugian negara sebesar Rp 34.349.212.517,69. Potensi kerugian negaranya sebesar Rp 2.251.876.257.00. Sedangkan kekurangan penerimaan Rp 7.354.932.367.89. Ditemukan juga pemborosan senilai Rp 9.772.195.440.11.

"Yang tidak diyakini kewajarannya Rp 93.058.747.083.40, lebih pungut pajak Rp 1.356.334.734 , temuan administrasi Rp 185.984.604.211.62," pungkas Taufik.

KPU Beri Lampu Hijau Konser di Pilkada, Begini Tanggapan Giring PSI

Halaman: 
Penulis : Syukron Fadillah, Vicky Anggriawan