JAKARTA, JITUNEWS.COM- Ribuan perangkat desa  menggelar aksi demontrasi di depan Gedung MPR/DPR, Jakarta Pusat.

Ribuan perangkat desa ini berasal dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI).

"Kita ingin menanyakan kejelasan status kita sebagai perangkat desa. Sampai saat ini belum ada kejelasan secara tertulis kami termasuk ASN, PNS, honorer, karyawan swasta, atau kuli, kita ndak tahu," ujar Ketua Panitia Silahturahmi Nasional PPDI Cuk Suyadi kepada wartawan, Rabu (25/1/2023).

Masa Jabatan Kades Diperpanjang Hingga 9 Tahun, Pengamat Hukum Tata Negara: Mendorong Adanya KKN

Dia berharap perwakilan dari ribuan perangkat desa ini ditemui oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani ataupun para wakil-wakilnya.

“Keinginan saya harus langsung (bertemu) Mbak Puan, ketua dewannya, langsung ngobrol. Bisa didengarkan oleh peserta Silatnas,” ujar Cuk.

Diketahui aksi perangkat desa ini menuntut adanya kejelasan status kepegawaian dengan penerbitan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD). Hal itu untuk memberikan pengakuan dan penguatan status perangkat desa.

Selain itu, PPDI menuntut diberikan tunjangan seperti halnya PNS yakni JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JHT (Jaminan Hari Tua), JKM (Jaminan Kematian), JP (Jaminan Pensiun) dan lainnya.

Tak Cukup 9 Tahun, Apdesi Usul Kepala Desa Bisa Jabat 27 Tahun

• 1