Likuiditas Bank Berlebih, DPR: Cerminan Kebijakan Sektor Keuangan Hanya Dinikmati Korporasi Tertentu
Kenaikan suku bunga kredit juga dinilai sebagai tanda industri perbankan belum mampu menghadirkan prinsip ekonomi berkeadilan
22 Januari 2023 07:33 WIB

Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah | Istimewa |
JAKARTA, JITUNEWS.COM- Kenaikan suku bunga kredit yang dilakukan industri perbankan dinilai bukan solusi yang relevan di tengah berbagai indikator ekonomi yang kurang menggembirakan saat ini.
Kenaikan suku bunga kredit juga dinilai sebagai tanda industri perbankan belum mampu menghadirkan prinsip ekonomi berkeadilan bagi semuanya.
"Fungsi intermediasi perbankan tidak optimal," ujar Anggota Komisi XI DPR RI, Ahmad Najib Qodratullah di Jakarta, Sabtu malam (21/1/2023).
bank bjb Gandeng PT. Fidac Inovasi Teknologi, Salurkan Kredit dengan Skema Channeling
Politisi PAN ini menambahkan berlebihnya likuiditas di industri perbankan juga mencerminkan bahwa kebijakan sektor keuangan hanya dinikmati sekelompok atau segolongan pengusaha atau korporasi tertentu saja.
"Mereka (korporasi) sebenarnya banyak menikmati berbagai kemudahan kebijakan pemerintah. tetapi mereka tidak tergerak untuk membantu pemerintah untuk meningkatkan putaran ekonomi," tutur Najib.
Menurutnya, pemerintah perlu membuat formulasi kebijakan yang menekankan agar prinsip ekonomi saling topang dijadikan pedoman oleh korporasi yang menikmati keuntungan dibalik berbagai macam kebijakan pemerintah terutama kebijakan sektor keuangan.
"Perlu langkah disinsentif bagi mereka (korporasi) yang pelit dan insentif bagi mereka yang royal," kata dia.
Dalam hal ini, Najib menyarankan agar pemerintah membuat formulasi kebijakan yang memadai ketika insentif dan disinsentif hendak diterapkan nantinya.
"Bisa saja dari banyaknya kucuran kredit produktif mereka (jangan yang kredit konsumtif). Misalnya (insentif) pemerintah memberikan potongan pajak bagi mereka yang royal," ujarnya.
Terakhir, Najib menekankan agar industri perbankan lebih luwes lagi dalam menerapkan kebijakan terutama kebijakan menyangkut kredit yang berhubungan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat.
Jangan lagi, kata dia, terdengar istilah rantai birokrasi yang panjang di industri perbankan ketika masyarakat hendak mengakses fasilitas kredit.
"Mereka (industri perbankan) bantu juga masyarakat kita untuk bankable (kemudahan akses) dong biar semakin oke," pungkasnya.
Penulis | : | Khairul Anwar |