JAKARTA, JITUNEWS.COM - Sebelas dari lima belas anggota Dewan Keamanan PBB telah mendesak pemerintahan Taliban untuk mengakhiri perlakuan represifnya terhadap kaum perempuan di Afghanistan.

DK PBB yang beranggotakan 15 orang bertemu secara pribadi pada hari Jumat (13/1) atas permintaan Uni Emirat Arab dan Jepang, untuk membahas mengenai langkah pemerintahan Taliban yang dianggap menindas dan merebut hak-hak perempuan, termasuk melarang kaum wanita untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dan bekerja di lembaga non-pemerintahan pekerjaan sektor publik.

“Kami mendesak Taliban untuk segera membatalkan semua tindakan penindasan terhadap perempuan dan anak perempuan,” kata Duta Besar Jepang Ishikane Kimihiro, berbicara atas nama 11 anggota Dewan Keamanan, pada hari Jumat (13/1), dikutip Al Jazeera.

Menhan Jerman Diklaim Akan Segera Mengundurkan Diri

Sementara itu, perwakilan dari Albania, Brazil, Ekuador, Prancis, Gabon, Jepang, Malta, Swiss, Uni Emirat Arab, Inggris, dan Amerika Serikat, juga meminta Taliban untuk "menghormati hak-hak perempuan dan anak perempuan, dan hak mereka yang penuh dan setara".

Perwakilan tetap Inggris untuk PBB juga mengatakan bahwa pembatasan yang diberlakukan terhadap kaum perempuan oleh rezim Taliban itu secara tidak langsung membuat aliran bantuan kemanusiaan ke Afghanistan terhenti.

"Hari ini PBB dan NGO (LSM) akan memberikan penjelasan kepada Dewan Keamanan mengenai dampak larangan (yang diberlakukan oleh) Taliban terhadap pekerja bantuan wanita dua pekan lalu. Sejak kemarin, 15 persen LSM sudah menghentikan sementara semua operasionalnya di Afghanistan, dan 68 persen lain sudah mengurangi operasi secara signifikan. Bantuan kemanusiaan tidak dapat disalurkan tanpa (kebebasan) perempuan," katanya.

Awasi Pergerakan Kapal China, TNI AL Kerahkan Kapal Perang ke Natuna Utara

• 1