JAKARTA, JITUNEWS.COM- Wacana Pemilihan anggota legistatif (pileg) bakal dilakukan secara tertutup mengemuka. Hal itu lantaran adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk menggunakan kembali proporsional tertutup.

Menaggapi hal itu, Bandot DM dari Forum Diskusi Kebangkitan Indonesia (ForkID) mengatakan pileg tertutup proporsional merupakan metode yang akan menuntut tanggung jawab parpol untuk lebih serius menggarap pendidikan politik dan pengkaderan.

Menurutnya selama empat kali Pileg langsung (2004,2009,2014,2019) tidak terlihat pendidikan dan pengkaderan poltik yang nyata dilakukan oleh Parpol peserta pemilu.

Partai Ummat Lolos Pemilu 2024, Amien Rais Maafkan Soal Tudingan Penjegalan

Dia menyebut parpol-parpol peserta Pemilu justru berlaku seolah liga sepak bola. Mereduksi pengkaderan dan mengutamakan naturalisasi. Sehingga ramai-ramai partai 'membajak' figur-figur populer sebagai vote-getter.

Sehingga, kader-kader organik partai menjadi kurang diperhatikan. Anak-anak kos yang datang membawa mahar dan basis massa (populer) menjadi lebih diperhatikan oleh partai.

"Akibatnya ada istilah subsidi biaya politik, kalau gak punya logistik ya, mesti punya massa. Tak soal kader atau bukan," ujar Bandot di Jakarta, Senin (2/1/2023).

Dengan metode ini, partai menjadi manja, kerja hanya jelang Pemilu saja. Anak kost yang terpilih  menjadi anggota dewan kerap kali tidak mengerti tugas dan tanggungjawabnya.

Dia juga menegaskan, sistem tertutup ini akan menutup pintu bagi advontur politik dan investor-inestor politik yang menjadikan Pemilu sebagai proyek peruntungan dan anggota dewan sebagai pasive income. Mereka tidak akan berani berinvestasi di Pileg tertutup, karena mekanisme pemenangan mutlak di partai.

"Kemudian, sesuai konstitusi, peserta Pemilu adalah Partai Politik. Ruh ini mesti dikembalikan. Jika ada yang khawatir akan ada dominasi parpol, sistem pemilu kita memang demikian adanya. Apakah dengan sistem terbuka tidak ada dominasi parpol?" katanya.

Alasan yang tak kalah penting adalah biaya politik dalam pemilu. baik biaya penyelenggara maupun biaya yang ditanggung caleg. Di tengah situasi perekonomian yang baru pulih dari pandemi dan ancaman resesi, tentunya negara mesti mengkalkulasi ulang biaya pemilu hingga te angka yang rasional.

"Pileg tertutup, setidaknya biaya pendetakan kartu suara bisa ditekan. Selain itu, antar caleg tidak lagi jor-jor an keluar duit kampanye, yang ujung-ujungnya dikalkulasi sebagai investasi politik," pungkasnya.

Minta MK Tolak JR Sistem Pemilu, Pengamat: Sistem Proporsional Terbuka Sudah Sangat Tepat

• 1