JAKARTA, JITUNEWS.COM - Dewan Keamanan PBB mendesak rezim Taliban di Afghanistan untuk membatalkan kebijakan yang melarang perempuan di negara tersebut melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, dan mengijinkan kaum perempuan untuk bekerja di lembaga non-pemerintah.

Dewan Keamanan PBB mengatakan bahwa kebijakan tersebut akan berdampak signifikan pada operasi penyaluran bantuan kemanusiaan di negara tersebut.

Kepala program bantuan PBB Martin Griffiths dalam pengarahannya pekan lalu menjelaskan gambaran suram tentang situasi kemanusiaan di Afghanistan.

Jelang Tahun Baru, Harga Saham Tesla Jatuh Bebas

Menurutnya, 97% warga Afghanistan hidup dalam kemiskinan dan 20 juta orang menghadapi kelaparan akut.

Pada Desember 2021 kemarin, Uni Eropa bersedia mencairkan aset milik Afghanistan yang dibekukan, jika Taliban mampu menjamin aset tersebut hanya akan digunakan untuk pembangunan kembali negaranya. Selain itu, Taliban juga harus menjamin hak-hak anak perempuan, kaum wanita untuk mendapatkan akses pendidikan dan lapangan kerja.

"Saya sangat prihatin dengan aset keuangan #Afghanistan yang dibekukan. Tetapi anak perempuan tidak bersekolah, perempuan tidak diizinkan bekerja, memberikan layanan melalui LSM, atau untuk menciptakan dan memimpin bisnis yang menyediakan pekerjaan adalah aset beku lainnya. Pemerintah sementara dapat mencairkan itu," tulis Perwakilan Khusus Uni Eropa untuk Afghanistan Tomas Niklasson di Twitter pada waktu itu.

Pada bulan November 2021, PBB mencatat bahwa masalah operasional bank di negara itu harus diselesaikan dengan cepat untuk mencegah runtuhnya sistem perekonomian.

Sejak pemerintahan Afghanistan diambil alih oleh Taliban pada pertengahan Agustus lalu, Bank Dunia dan IMF telah menangguhkan bantuan keuangan yang sebelumnya menyumbang hampir 75% dari pengeluaran publik Afghanistan. Sementara itu, pemerintah AS juga membekukan miliaran dolar aset milik bank sentral Afghanistan.

Jumlah Korban Jiwa Akibat Badai Salju di AS Meningkat

• 1