JAKARTA, JITUNEWS.COM - Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman buka suara terkait pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut kemungkinan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) akan dicabut akhir tahun. Ia mengusulkan agar pencabutan kebijakan itu dilakukan setelah liburan natal dan tahun baru (Nataru).

"Saya kira ujian kita kemungkinan terakhir insyaallah itu adalah di akhir tahun ini. Karena sebetulnya kita sedang mengalami satu gelombang saat ini, ya tapi masalahnya kita sangat lemah dalam deteksi dan itu berbahaya karena masalah dari Covid ini bukan berhenti pada status akutnya, tapi potensi long Covid yang akan menurunkan kualitas SDM," kata Dicky kepada wartawan, Rabu (21/12/2022).

"Artinya, kalaupun PPKM ini misalnya mau dicabut yang tunggulah setelah Nataru, setelah Nataru nanti kita akan lihat," sambungnya.

Sebut Kekuasaan Jokowi Berkurang Jelang Pilpres 2024, LSI Denny JA: Jadi Lame Duck President

Dicky berpendapat bahwa pencabutan PPKM sebaiknya dilakukan apabila situasi pandemi Covid-19 di awal tahun sudah terkendali. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah agar tidak terburu-buru dalam mencabut kebijakan PPKM.

"Bicara mitigasi, strategi termasuk di dalamnya PPKM saya kira kita harus tunggulah, sampai kapan? Sampai situasi di awal tahun Januari mulai kita lihat terkendali. Tapi dalam konteks apa? Dalam konteks juga kita melihat apa yang akan direspons dalam situasi di China yang masih akan kita lihat dalam 2 bulan ke depan bahkan," bebernya.

Tidak hanya itu, ia juga menyarakan agar program vaksinasi digencarkan apabila PPKM benar-benar dicabut oleh pemerintah. Ia menyebut vaksinasi adalah modal utama setelah PPKM dicabut.

"Jangan lupakan ketika ini dicabut pastikan bahwa vaksinasi primer pada anak juga sudah meningkat, ini yang masih PR. Kemudian vaksinasi booster jangan di bawah 50%, setidaknya 50% vaksinasi booster ini, dan itu bukan hanya di lansia, tapi juga termasuk pekerja kesehatan, atau komorbid yang masuk dalam kategori risiko," tandasnya.

Singgung Pihak Tak Lolos Jadi Peserta Pemilu, Jokowi: Tapi Tuduh Istana Ikut Campur

• 1