•  

logo


Bamsoet Minta Pemilu 2024 Diperhitungkan Lagi, Demokrat: Tak Relevan

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 perlu diperhitungkan lagi

8 Desember 2022 22:39 WIB

Kamhar Lakumani
Kamhar Lakumani Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 perlu diperhitungkan lagi. Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar lakumani mengatakan bahwa pernyataan tersebut lebih relevan disampaikan tahun 2022 atau 2021.

"Pernyataan Bamsoet terkait pilkada serentak 2024 dengan berbagai argumentasi yang disampaikan lebih pas dan relevan, jika disampaikan pada 2020 atau 2021 yang lalu," ujar Kamhar dalam keterangannya, Kamis (8/12).

Kamhar mengatakan bahwa Demokrat pernah berpandangan agar pilkada diselenggarakan di tahun 2022 dan 2023. Namun, setelah pemerintah telah menetapkan partainya menyesuaikan.


Pemilu 2024 Berpotensi Cacat Hukum, Partai Masyumi Daftarkan Judicial Review ke MA

"Partai Demokrat pun pada masa itu berpandangan agar pilkada tetap diselenggarakan pada 2022 dan 2023. Namun ketika pemerintah telah memutuskan tetap mengacu pada UU Pemilu tanpa ada revisi, semua partai termasuk Partai Demokrat menyesuaikan," katanya.

Menurutnya, pernyataan Bamsoet yang menyampaikan wacana tersebut menjadi tidak relevan. Kamhar mengatakan bahwa semua partai telah menempatkan agenda Pilkada 2024.

"Jadi jika saat ini Bamsoet kembali menyampaikan wacana tentang ini, menjadi anakronisme atau tak relevan. Semua partai telah menempatkan agenda Pilkada serentak pada 2024," katanya.

Sebelumnya, Bamsoet minta Pemilu serentak 2024 diperhitungan dengan tepat apalagi saat ini masih dalam pemulihan akibat pandemi.

"Tentu kita juga mesti menghitung kembali, karena kita tahu bahwa penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan pemilu," kata Bamsoet.

"Ini jelas harus dihitung betul apakah momentumnya tepat dalam era kita tengah berupaya recovery bersama terhadap situasi ini dan antisipasi, adaptasi dan ancaman global seperti ekonomi, bencana alam dan sebagainya," ujar dia.

Wisatawan Asing Batal Liburan karena KUHP, Demokrat: Harus Dibaca Secara Utuh dan Dipahami

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata