•  

logo


Soal Lelang Kepulauan Widi, PKS: Pemerintah Tak Mampu Optimalkan Kesejahteraan Rakyat

Deklarasi Juanda Indonesia adalah Negara Kepualauan

7 Desember 2022 19:43 WIB

Kepulauan Widi, Halmahera Selatan, Maluku Utara
Kepulauan Widi, Halmahera Selatan, Maluku Utara Instagram

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Informasi bahwa Pulau Widi yang berada Provinsi Maluku akan dilelang di salah satu situs Sotheby's Concierge Auctions Amerika Serikat menuai kritik dari berbagai pihak, salah satunya dari Politisi PKS, Riyono.

Menurut Riyono, lelang pulau yang dilakukan dan diberi "lampu hijau" oleh pemerintah membuktikan bahwa pemerintah tidak mampu mengoptimalkan demi kesejahteraan rakyat.

"Bagaimana kalau pulau nanti dikuasai oleh asing? Menurut UU tidak boleh pulau di kuasai oleh asing?" tanya Riyono, Rabu (7/12/2022).


Berani Mengubah Arah Bisnis

Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan ini mengatakan bahwa Deklarasi Juanda Indonesia adalah Negara Kepualauan.

Dimana Deklarasi Djuanda itu telah menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (Archipelagic State) yang pada saat itu mendapat pertentangan besar dari beberapa negara, sehingga laut-laut antarpulau pun merupakan wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas.

Deklarasi Djuanda selanjutnya diresmikan menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Akibatnya luas wilayah Republik Indonesia berganda 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km² menjadi 5.193.250 km² dengan pengecualian Irian Jaya yang walaupun wilayah Indonesia tetapi waktu itu belum diakui secara internasional.

Menurut  Riyono penjelasan dalam naskah deklarasi Juanda diatas menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kepualauan yang merupakan satu kesatuan utuh dan semua dalam lingkup penjagaan serta pengelolaan Indonesia.

Deklarasi Djuanda merupakan akar dari Pasal 25 Undang-Undang Dasar (UUD 1945). Dalam pasal tersebut, Indonesia mengesahkan identitasnya sebagai negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

"Indonesia ada 17.504 pulau, pulau - pulau luar sangat rawan dan saat ini banyak yang belum dikelola oleh negara dan pemerintah daerah," kata Riyono.

"Faktanya pulau yang dikelola oleh swasta banyak merugikan secara lingkungan dan tidak berdampak kepada kesejahteraan rakyat. Kalau kemudian jalan keluarnya di lelang dan ada potensi dikuasai oleh asing maka ini jelas melukai perjuangan Deklarasi Juanda," pungkasnya.

Harapan Besar Pembuat Tahu Kecil

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar