JAKARTA, JITUNEWS.COM - Sejumlah pejabat Uni Eropa yang tidak disebut namanya mengatakan kepada media Amerika Serikat Wall Street Journal jika mereka tidak dapat secara legal menyita aset Rusia dan menggunakannya untuk membangun kembali Ukraina yang hancur karena operasi militer Rusia sejak akhir Februari kemarin.

Menurut mereka, prinsip internasional kekebalan negara tidak mengizinkan badan eksekutif mengambil alih aset Bank Sentral Rusia. Hanya saja, anggota parlemen telah mengusulkan agar negara-negara anggota Uni Eropa dan sekutunya untuk mencairkan aset Rusia yang dibekukan tersebut. Mereka menambahkan bahwa aset Rusia tersebut nantinya akan dikelola dan diinvestasikan, dan keuntungannya akan disisihkan untuk "rekonstruksi Ukraina".

Meski tidak memiliki cara yang legal untuk menyita aset Rusia itu, namun blok tersebut masih berharap dapat membentuk pengadilan internasional untuk mengadili para pejabat Rusia atas operasi militer di Ukraina.

PM Finlandia Sebut Keamanan Eropa Tidak Cukup Kuat, Terlalu Bergantung pada Amerika

Sementara itu, pemerintah Rusia menyatakan bahwa jumlah aset, baik milik individu maupun pemerintah Rusia, yang saat ini disimpan di Eropa dan dibekukan sejak Maret kemarin mencapai lebih dari USD 300 Miliar.

Legalitas penggunaan aset negara dan swasta Rusia untuk mendanai Ukraina telah didiskusikan selama beberapa bulan, tetapi mekanisme yang diinginkan Uni Eropa tidak mudah diterapkan. Pasalnya, di sebagian besar negara anggota, penyitaan aset yang dibekukan hanya bisa dilakukan jika terbukti melanggar hukum pidana.

Wall Street Journal juga melaporkan bahwa Washington menghadapi tantangannya sendiri dalam hal penggunaan dana Rusia. Pejabat Departemen Keuangan dan Kehakiman AS dilaporkan telah meminta anggota parlemen untuk mengembangkan undang-undang baru guna memperluas kekuasaan mereka, tidak hanya untuk membekukan, tetapi juga untuk menyita aset milik Rusia.

Berbicara dengan Kanselir Jerman, Putin Ungkap Alasan Rusia Hancurkan Infrastruktur Sipil dan Energi Ukraina

• 1