Parlemen Rusia Keluarkan RUU Anti-Propaganda LGBTQ, Siapkan Denda Besar bagi Para Pelanggar
Rusia akan melarang secara total pendistribusian materi yang mempromosikan tentang LGBTQ
24 November 2022 10:13 WIB

Gedung Kremlin di Moskow, Rusia | istimewa |
JAKARTA, JITUNEWS.COM - Perlemen Rusia, Duma, telah mengambil langkah menuju pelarangan total 'propaganda LGBTQ' di negara tersebut. Undang-undang yang relevan disetujui oleh majelis rendah parlemen setelah pembacaan kedua pada hari Rabu (23/11), yang memperkenalkan hukuman signifikan untuk pendistribusian materi yang mempromosikan hubungan sesama jenis, pedofilia, dan penggantian kelamin.
"RUU tentang perlindungan nilai-nilai tradisional secara luas dilihat sebagai tindak lanjut dari undang-undang tahun 2013, yang melarang penyebaran materi LGBTQ di antara mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Jika disahkan, undang-undang tersebut akan melarang 'propaganda' semacam ini baik untuk anak di bawah umur maupun orang dewasa,” demikian pernyataan yang dikeluarkan oleh Duma.
Undang-undang itu akan diberlakukan untuk "media, internet, karya sastra, dan bioskop".
Itu juga akan memperluas persyaratan yang dikenakan pada industri periklanan, yang melarang demonstrasi hubungan atau preferensi seksual yang dianggap menyimpang.
Melanggar peraturan baru akan mengakibatkan denda hingga 400.000 rubel atau setara USD 6.600 bagi individu dan hingga empat juta rubel atau setara dengan USD 66.000 bagi entitas perusahaan. Warga negara asing yang melanggar aturan itu juga akan diusir dari Rusia.
“Kita harus melakukan segalanya untuk melindungi anak-anak kita dan mereka yang ingin hidup normal. Yang lainnya adalah dosa, sodomi, kegelapan, dan negara kita sedang memerangi ini,” kata Vyacheslav Volodin, ketua Duma.
Hanya saja, anggota parlemen menolak amandemen yang akan memperkenalkan tanggung jawab pidana untuk pelanggaran berulang.
Proposal lain, yang tidak didukung oleh anggota Duma, menyarankan pelarangan video game yang menggambarkan hubungan LGBTQ dan tindakan kekerasan. Menurut Alexander Khinshtein, ketua Komite Kebijakan Informasi Duma, video game harus tunduk pada peraturan terpisah.
Pembacaan ketiga dan terakhir dari RUU “tentang perlindungan nilai-nilai tradisional” direncanakan pada hari Kamis (24/11) ini.
Sering Paksakan Aturan kepada Negara Lain, China Sebut NATO Sudah Kelewat Batas
Penulis | : | Tino Aditia |