logo


Pengamat: Langkah KPK Percepat Proses Peyidikan Formula E Tidak Dapat Dikategorikan Manufer Menjegal Anies

Inilah kecerdasan Firli Bahuri dkk. dalam mengantisipasi potensi intervensi politik terhadap KPK

5 Oktober 2022 23:21 WIB

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan Instagram

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus,  Petrus Selestinus menyoroti pemberitaan Koran Tempo soal kasus Formula E berjudul Begini Upaya Firli Bahuri Diduga Menjerat Anies Baswedan di Kasus Formula E.

Dalam berita itu, disebutkan bahwa Ketua KPK mendesak tim penyelidik untuk segera menaikkan stasus dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Disebutkan juga bahwa ada keinginan menetapkan Anies sebagai tersangka sebelum Partai Politik mendeklarasikan Anies sebagai calon Presiden 2024, bahkan dengan tuduhan sebagai "manuver Firli menjegal Anies.


NasDem Capreskan Anies dan PSI Capreskan Ganjar, Iwan Fals: Emang Bisa?

"Sekiranya pun benar, maka inilah kecerdasan Firli Bahuri dkk. dalam mengantisipasi potensi intervensi politik terhadap KPK, manakala Anies resmi jadi Capres 2024, sekaligus jadi tersangka korupsi, karena pekerjaan mengintervensi wewenang KPK untuk menghalangi tugas KPK, juga termasuk kejahatan korupsi yang bisa dipidana," ujar Petrus Selestinus di Jakarta, Rabu (5/10/2022).

Petrus mengatakan langkah Firli Bahuri sangat tepat dan cerdas. Artinya dalam kasus korupsi Formula E, KPK harus berpacu dengan waktu dengan memperhatikan faktor politik dan psikologis yang timbul dan mempengaruhi jalannya proses peradilan, terutama manuver politik Partai Nasdem mempercepat deklarasi Anies di tengah proses penyelidikan Formula E karena berpotensi menjadi kekuatan untuk mengintervensi KPK.

Menurutnya sebagai pimpinan KPK, keinginan Firli Bahuri mempercepat penyelidikan dugaan korupsi Formula E, adalah untuk menghindari intervensi dari kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif atau Partai Politik sudah sesuai amanat UU KPK.

"Karena itu langkah Firli dkk. sudah tepat dan sejalan dengan prinsip peradilan yang cepat, murah dan sederhana, sehingga bagi siapapun dia yang bermanuver untuk merintangi KPK hal itu menjadi kejahatan korupsi baru yang dipidana dengan pasal 21 UU KPK," tuturnya.

PARTAI NASDEM BERMANUVER

Dengan demikian, Petrus mengatakan justru Partai Nasdemlah yang melakukan manuver bukan Firli Bahuri. Hal ini dikarenakan Partai Nasdem seharusnya patut dapat menduga bahwa Anies Baswedan bisa saja ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi Formula E, sehingga hal itu menjadi halangan bagi Partai Politik manapun untuk mencapreskan Anies Baswedan pada Pilpres 2024.

"Sekali lagi bahwa langkah pimpinan KPK Firli Bahuri dkk. mempercepat proses peyidikan kasus dugaan korupsi Formula E, tidak dapat dikategorikan sebagai 'manuver Firli menjegal Anies', karena ini adalah proses hukum yang secara filosofis bertujuan melahirkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas KKN," tuturnya.

Dalam hal ini, Petrus menambahkan semua pihak harus memahami bahwa fungsi penyelidikan itu untuk mencari apakah peristiwa yang diselidiki itu sebagai tindak pidana atau bukan dan jika peristiwa itu kualifikasinya tindak pidana, maka Penyidik mengumpulkan bukti-bukti dan dengan bukti-bukti itulah Penyidik menetapkan tersangkanya.

"Degan demikian, ini adalah persoalan prosedural bukan "manuver" Firli Bahuri untuk menjegal Anies Baswedan," katanya.

Menurutnya jika pimpinan KPK mengaitkan event pencapresan Anies Baswedan pada 2024, maka itupun sah-sah saja, karena ada kekhawatiran munculnya potensi adanya intervensi politik untuk menghambat proses hukum, baik langsung maupun tidak langsung.

Sehingga apa yang dilakukan Firli Bahuri  bukan mauver, melainkan langkah yang prosedural dan strategis sesuai wewenang KPK menurut UU.

Hal ini dikarenakan intervensi politik dalam penanganan kasus-kasus korupsi besar, apalagi yang menyangkut pejabat publik pada jabatan politik. Hal itu tak terhindarkan bahkan sudah diantisipasi UU KPK soal hambatan penanganan kasus korupsi karena intervensi kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif (Partai Politik).

"Pertanyaannya adalah apakah KPK cukup kuat, dalam menghadapi potensi intervensi politik, ketika  menghadapi kasus korupsi Formula E, yang menghadapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, maka jawabannya adalah hal itu tergantung pada karakter kepemimpinan yang kuat secara kolektif kolegial dari Firli Bahuri dkk. dalam menjaga independensi KPK," pungkasnya.

Dukung Pencapresan Anies Baswedan oleh Partai NasDem, DPD: Angin Segar untuk Demokrasi Indonesia

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar