logo


DPR 'Copot' Hakim Konstitusi Aswanto, PKS: Tidak Bisa Dibenarkan

Aswanto diberhentikan karena menganulir undang-undang produk DPR di Mahkamah Konstitusi.

5 Oktober 2022 14:57 WIB

Mardani Ali Sera
Mardani Ali Sera Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memberhetikan Aswanto dari jabatannya sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Aswanto merupakan hakim konstitusi usulan DPR. Dia diberhentikan karena menganulir undang-undang produk DPR di Mahkamah Konstitusi.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menyesalkan langkah Komisi III DPR RI yang memberhentikan Aswanto.


Herry Wirawan Divonis Bui Seumur Hidup, Ridwan Kamil: Mudah-mudahan Jaksa Ada Upaya Hukum Lagi

Menurutnya alasan DPR dalam memberhentikan Aswanto tidak bisa dibenarkan.

"Alasan yg tidak bisa dibenarkan. Salah satu tolok ukur kemerdekaan kekuasaan kehakiman, seperti yang dijamin dalam UUD, adanya keterputusan relasi antara kuasa lembaga politik dan institusi peradilan. Terlebih dalam pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi," ujar Mardani di Jakarta, Rabu (5/10/2022).

Dia menegaskan keputusan DPR mengganti hakim MK harus dievaluasi. Hal ini dikarenakan mekanisme penggantian Aswanto itu tidak mengacu pada UU MK.

"Mekanisme penggantian yang ditempuh tidak mengacu pada UU MK. Salah satunya, calon hakim MK pengganti Aswanto tidak disampaikan ke publik untuk memperoleh masukan," tukasnya.

Ustaz Hilmi Sangat Sesalkan Hakim Tak Jatuhkan Hukuman Mati ke Herry Wirawan

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar