logo


Pemerintah Sediakan Data Terfokus Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Rakor dengan Pemda, Menko PMK meminta intervensi segala penjuru.

3 Oktober 2022 14:34 WIB

Menko PMK, Muhadjir Effendy
Menko PMK, Muhadjir Effendy Humas Kemenko PMK

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia memerlukan komitmen dari pemerintah daerah.

Menurut dia, pemerintah daerah sangat berperan penting dalam melaksanakan program intervensi, menetapkan target sasaran, dan kebijakan penanganan kemiskinan ekstrem yang tepat.

Hal itu disampaikan Muhadjir saat memberikan arahan secara daring dalam Rapat Koordinasi Teknis Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Riau, pada Senin (3/10/2022). Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wali Kota di Provinsi Riau, dan seluruh OPD Provinsi Riau.


Menko PMK Ingatkan di Era Disrupsi Banyak Pekerjaan yang Digantikan Automation

"Tentu saja ini bukan pekerjaan mudah. Maka kita harus percepat dan rumuskan dengan secermat mungkin, mengenai target sasaran serta berbagai macam jenis intervensi kepada mereka,  saudara kita yang masih di dalam posisi miskin ekstrem," ujar Muhadjir.

Muhadjir menerangkan, pemerintah telah menyediakan data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) untuk menjangkau masyarakat miskin ekstrem secara tepat sasaran.

Data P3KE tersebut, terang Muhadjir, berbentuk data by name by address yang sudah diverifikasi dan di-crosscheck dengan sumber berbagai data yang sudah ada, seperti dari data BKKBN, DTKS, data kependudukan Kemendagri, dan data lainnya dari BPS.

Muhadjir berharap, dengan adanya data P3KE, berbagai program dan kebijakan intervensi kemiskinan ekstrem di daerah bisa akurat dan tepat sasaran menjangkau masyarakat miskin ekstrem yang membutuhkan bantuan.

"Dengan data by name by address, dan data per desa, maka diharapkan tidak ada lagi salah sasaran. Tidak ada lagi intervensi yang dilakukan khususnya oleh pemerintah pusat dan pemda maupun dari anggaran dana desa yang meleset dan di luar sasaran," sebutnya.

Lebih lanjut, Muhadjir meminta pemerintah daerah untuk terus mengawal dan mengecek langsung data kemiskinan di lapangan, supaya mereka yang terjebak kemiskinan bisa mendapatkan intervensi terbaik dari pemerintah.

"Kita harapkan Bapak Gubernur, Bapak Ibu Bupati Wali Kota, masing-masing pemerintah daerah untuk betul-betul mengawal 'day to day', dari hari ke hari. Untuk memastikan bahwa mereka yang sudah terdaftar, tercatat sebagai keluarga miskin ini betul-betul diintervensi dari berbagai penjuru, dengan semua sumber daya yang ada," ungkapnya.

Muhadjir juga meminta kepada Pemda untuk terus melakukan pemantauan dan penyesuaian apabila ada tambahan penduduk miskin ekstrem baru. Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan pemenuhan target Presiden yakni 0 persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 bisa terealisasi.

"Sehingga target supaya arahan Bapak Presiden pada tahun 2024 kemiskinan ekstrem di Indonesia bisa selesai," ucapnya.

Jalankan Berbagai Strategi

Dalam kesempatan itu, Gubernur Riau Syamsuar menjelaskan, angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Riau berdasarkan data BPS Maret 2022 sebesar 1,40 persen, atau sebesar 100.330 jiwa. Sementara, jumlah persentase penduduk miskin di Provinsi Riau sebesar 6,78 persen atau sesbesat 485.030 jiwa.

Gubernur Riau menyatakan, Pemerintah Provinsi Riau dan seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau telah berkomitmen untuk bersama-sama menurunkan angka kemiskinan ekstrem di daerahnya.

Dia menerangkan, pemerintah Provinsi Riau telah menjalankan berbagai srategi untuk penghapusan kemiskinan ekstrem, mulai dari strategi pengurangan beban sosial melalui bantuan sosial, strategi peningkatan pendapatan dengan pemberdayaan sosial, dan juga strategi pengurangan kantong kemiskinan dengan perbaikan lingkungan kumuh.

Syamsuar menyatakan bahwa seluruh unsur pemerintah daerah di tingkat Kabupaten/Kota dan hingga lingkup terkecil di Provinsi Riau siap berkolaborasi untuk menghapus kemiskinan ekstrem

"Harapan Pak Presiden kita bisa melakukan tugas bersama Pemerintah, TNI-Polri kejaksaan, swasta dalam rangka bersama-sama menurunkan stunting di Indonesia termasuk pengendalian inflasi," ucapnya.

Diketahui, dalam Rapat Koordinasi ini, dilakukan penandatanganan komitmen bersama antar Pemda Se-Provinsi Riau. Selain itu, ada penyerahan secara simbolis data P3KE kepada Gubernur Riau oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Andie Megantara.

Menko PMK Sebut Total Korban Ada 448 Orang Buntut Tragedi Kanjuruhan, Ini Rinciannya

Halaman: 
Penulis : Iskandar