logo


Sebut Penundaan Pilkada 2022 Bertentangan dengan Konstitusi, Yusril: Rakyat Boleh Membangkang

Yusril menyebut pemerintah sama halnya dengan melakukan kudeta terhadap kedaulatan rakyat apabila pilkada ditunda hingga digelar serentak pada 2024 mendatang.

3 Oktober 2022 08:40 WIB

Yusril Ihza Mahendra
Yusril Ihza Mahendra www.jitunews.com/herumuawin

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa penundaan pilkada maupun pemilu merupakan hal yang bertentangan dengan konstitusi. Oleh karenanya, ia menyebut rakyat sah membangkak.

"Penundaan dan pengunduran pemilu dan pilkada adalah tindakan inkonstitusional. Rakyat di daerah juga boleh membangkang, bila Pilkada serentak tahun 2022 ditunda hingga 2,5 tahun," kata Yusril dalam keterangan tertulis, Minggu (2/10/2022).

Yusril menyebut pemerintah sama halnya dengan melakukan kudeta terhadap kedaulatan rakyat apabila pilkada ditunda hingga digelar serentak pada 2024 mendatang.


Tanggapi SBY, PDIP: Pemilu 2009 Justru Jadi Puncak Kecurangan dalam Sejarah Demokrasi

Ia mengatakan dengan adanya penundaan pilkada maka akan memunculkan pelaksana tugas (plt) yang ditunjuk oleh Kemendagri. Padahal di negara demokrasi, pemimpin dipilih oleh rakyat melalui pemilu.

"Sejak kapan ada demokrasi berdasarkan penunjukan (appointment) dan tidak lagi berdasarkan pemilihan umum. Ada kepentingan apa ini?" ungkapnya.

Ia lantas membeberkan cara rakyat melakukan pembangkakan apabila pilkada 2022 tetap ditunda. Rakyat, kata dia, tidak perlu mematuhi dan mengakui jabatan dan kekuasaan plt.

"Karena rakyat daerah tidak merasa memilih dan tidak memberi mandat kepada plt. Itu hanyalah akal-akalan politik demi Pilpres 2024," ujarnya.

 

SBY Curiga soal Pilpres, Ruhut Singgung Maling Teriak Maling

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati