logo


AS Nggak Bakal Akui Hasil Referendum Pro-Rusia

Menlu AS menegaskan bahwa hasil referendum yang digelar di empat wilayah Ukraina sudah diatur oleh Rusia

30 September 2022 17:51 WIB

Seorang warga Donetsk memasukkan surat suara dalam jajak pendapat terkait bergabungnya wilayah Donetsk dengan Federasi Rusia
Seorang warga Donetsk memasukkan surat suara dalam jajak pendapat terkait bergabungnya wilayah Donetsk dengan Federasi Rusia istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada Kamis (29/9) mengecam digelarnya referendum yang memungkinkan empat wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Federasi Rusia. Blinken mengatakan hasil referendum tersebut sudah diatur oleh pemerintah Rusia sebagai dalih mencaplok wilayah Ukraina.

"Referensi palsu Kremlin adalah upaya sia-sia untuk menutupi apa yang merupakan upaya lebih lanjut untuk perampasan tanah di Ukraina," kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam sebuah pernyataan, dikutip Anadolu Agency.

"Untuk lebih jelasnya: hasilnya diatur di Moskow dan tidak mencerminkan keinginan rakyat Ukraina," tambahnya.


Soal Referendum di Empat Wilayah Ukraina, PBB: Pantas untuk Dikutuk

Blinken menegaskan kembali bahwa AS "tidak, dan tidak akan pernah, mengakui legitimasi atau hasil dari referendum palsu ini atau aneksasi yang diklaim Rusia atas wilayah Ukraina."

"Tontonan yang dilakukan oleh proksi Rusia ini tidak sah dan melanggar hukum internasional. Ini merupakan penghinaan terhadap prinsip-prinsip perdamaian dan keamanan internasional," katanya.

Blinken juga menuduh Rusia memaksa "sebagian besar penduduk di daerah yang direbutnya itu untuk melarikan diri dan memaksa warga Ukraina yang tetap tinggal di wilayah itu untuk memberikan suara di bawah todongan senjata."

"Rakyat Ukraina secara konsisten menyatakan keinginan mereka untuk masa depan yang bebas dan demokratis. Mereka ingin negara mereka tetap merdeka dan berdaulat," katanya.

Wilayah Ukraina, yakni Donetsk, Luhansk, Zaporozhye dan Kherson yang dikuasai Rusia, telah menggelar referendum atau jajak pendapat untuk bergabung dengan Rusia pada 23-27 September.

Menurut Moskow, sebagian besar warga di empat wilayah itu sepakat untuk bergabung dengan Federasi Rusia.

Langkah tersebut telah dikutuk secara luas oleh komunitas internasional, termasuk negara-negara anggota Uni Eropa dan AS yang menyebut jajak pendapat tersebut sebagai "referendum palsu" dan pelanggaran hukum internasional.

Nord Stream AG Nggak Yakin Kerusakan Jalur Pipa Gas Rusia-Jerman Bisa Diperbaiki

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia