logo


Anggaran IKN Rp 5,4 Triliun Belum Cair, Kementerian PUPR Pastikan Pembangunan Jalan Terus

Pelaksanaan pembangunan IKN Nusantara tak terpengarus belum cairnya anggaran Rp 5,4 triliun dari Kemenkeu

30 September 2022 09:34 WIB

Penandatanganan Kontrak Simbolis Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur IKN Nusantara di Auditorium Kementerian PUPR, Senin 29 Agustus 2022
Penandatanganan Kontrak Simbolis Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur IKN Nusantara di Auditorium Kementerian PUPR, Senin 29 Agustus 2022 Jitunews/S Nugroho

JAKARTA, JITUNEWS.COM -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan pembangunan sejumlah infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) nusantara, meski pagu anggaran Rp 5,4 triliun yang dianggarkan tahun ini belum dicairkan Kementerian keuangan.


Hal itu disampaikan oleh Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja, usai agenda press background di Media Center Kementerian PUPR, Kamis 29 September 2022.


Dalam kesempatan itu, Endra juga memastikan bahwa pembangunan IKN saat ini sudah berproses setelah penandatanganan kontrak ditandatangani beberapa waktu lalu.


Dunia Usaha Harus Proaktif Dukung Swasembada Pangan


"Kemarin kan Istana Wakil Presiden udah, jalan tol sudah 3 paket, jalan akses, kemudian jalan di dalam kawasan, terus air bersih, SPAM-nya, kemudian land development sudah bekerja," ungkap Endra.

Endra tak mempermasalahkan pagu Rp 5,4 triliun belum dicairkan Kemenkeu. Sebab jika belum bisa terlaksana di 2022, anggaran itu masih bisa berlaku untuk tahun berikutnya.

"Kan ada pagu kontrak Rp 43 triliun sampai 2024, yang penting pekerjaan sudah dimulai. Kalau tahun ini enggak diserap, bisa dialihkan ke 2023. Kan itu paket multiyears," terang dia.

Menurut dia, Kementerian PUPR masih bisa memanfaatkan sisa tiga bulan di 2022 ini untuk melaksanakan pengerjaan proyek IKN, seandainya anggaran Rp 5,4 triliun bisa segera turun.

"Masih ada tiga bulan. Kalau material memadai, alat dan orang banyak, kita bisa lakukan percepatan, mengejar kemarin waktu tertunda," ungkapnya.

Hingga penutupan tahun ini, Kementerian PUPR pun disebutnya masih terus membuka proses penandatanganan kontrak pengerjaan IKN, meskipun itu mungkin tidak dipublikasikan secara luas.

"Kan kalau tanda tangan kontrak tidak harus diacarakan. Kalau yang kemarin beberapa untuk memberikan pesan ke publik, pembangunan IKN dimulai. Tapi tanda tangan kontrak tidak harus diacarakan," pungkasnya.

Diketahui, Kementerian PUPR pada Senin 29 Agustus 2022 telah menandatangani kontrak pekerjaan pembangunan infrastruktur dasar Ibu kota Negara (IKN) Nusantara TA 2022 senilai Rp 5,321 triliun.

Tahun Depan, Pemerintah Bangun 47 Pembangkit Diesel

Halaman: 
Penulis : S. Nugroho, S. Nugroho