logo


4 Wilayah Ukraina Akhirnya Gabung Rusia, PBB: Tidak Dapat Dianggap Sesuai Hukum Internasional

Kepala Urusan Politik PBB mengatakan bahwa referendum yang digelar di empat wilayah Ukraina tidak sesuai dengan hukum internasional

28 September 2022 19:37 WIB

Sidang Dewan Keamanan PBB
Sidang Dewan Keamanan PBB Al Jazeera

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kepala Urusan Politik PBB pada hari Selasa (27/9) mengatakan bahwa referendum yang dilakukan oleh sejumlah wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Federasi Rusia "bukanlah ekspresi asli dari keinginan rakyat" ataupun sesuai dengan hukum internasional. Ia menyebut referendum tersebut merupakan alasan Rusia untuk mencaplok wilayah Ukraina yang mereka kuasai setelah operasi militer khusus pada akhir Februari kemarin.

"Tindakan sepihak yang bertujuan untuk memberikan lapisan legitimasi pada upaya akuisisi secara paksa oleh satu Negara atas wilayah Negara lain, sementara mengklaim jika itu mewakili kehendak rakyat, tidak dapat dianggap sesuai hukum internasional," kata Rosemary DiCarlo kepada Dewan Keamanan PBB, dikutip Anadolu Agency.

DiCarlo mengatakan PBB tetap berkomitmen penuh pada kedaulatan, persatuan, kemerdekaan, dan integritas wilayah Ukraina dan menuntut agar Rusia, di bawah hukum internasional, menghormati hukum Ukraina di wilayah pendudukannya.


Ekspor Produk Lithium Argentina Tahun 2025 Capai 200 Ribu Ton

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan kepada 15-anggota Dewan Keamanan bahwa referendum Rusia adalah upaya untuk mencuri wilayah dan menghapus norma-norma hukum internasional dan menyerukan isolasi lengkap Rusia.

"Ini adalah upaya yang sangat sinis untuk memaksa penduduk laki-laki di wilayah pendudukan Ukraina untuk bergabung ke dalam tentara Rusia ... untuk berperang melawan tanah air mereka sendiri," kata Zelenskyy.

Dia juga menuntut Rusia dikeluarkan dari semua organisasi internasional.

Sementara itu, Dubes AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan bahwa Washington akan mengajukan rancangan resolusi di Dewan Keamanan yang mengutuk referendum "palsu" di sejumlah wilayah Ukraina yang memisahkan diri tersebut.

Thomas-Greenfield mengatakan jika Rusia memveto rancangan resolusi tersebut, Washington akan meminta Majelis Umum untuk membahas veto tersebut.

Dia mendesak negara-negara untuk tidak mengakui perubahan status Ukraina dan menuntut agar Rusia menarik pasukannya.

Zhang Jun, duta besar China untuk PBB, juga mengatakan kedaulatan dan integritas teritorial semua negara harus dihormati, tujuan dan prinsip Piagam PBB harus dipatuhi dan masalah keamanan yang sah dari semua negara harus ditanggapi dengan serius.

 

Konflik Ukraina Meningkat, Puluhan Ribu Warga Rusia Melarikan Diri ke Georgia

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia