•  

logo


China Desak Dewan Keamanan PBB Selesaikan Konflik Ukraina-Rusia secara Politik

Jubir Kemenlu China mengatakan bahwa Dewan Keamanan PBB harus menggunakan semua cara untuk memungkinkan tercapainya penyelesaian konflik Ukraina-Rusia secara politik

27 September 2022 19:43 WIB

Juru Bicara Pemerintah China Wang Wenbin
Juru Bicara Pemerintah China Wang Wenbin istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin pada Selasa (27/9) mengatakan bahwa pemerintah China mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan yang "konstruktif dan bertanggung-jawab" untuk menciptakan kondisi tercapainya penyelesaian secara politik situasi konflik Ukraina-Rusia.

Dewan Keamanan PBB sendiri dijadwalkan akan menggelar pertemuan pada Selasa (27/9) terkait dengan referendum yang dilakukan oleh beberapa wilayah di Ukraina untuk bergabung dengan Federasi Rusia. Pertemuan itu diinisiasi oleh Amerika Serikat dan Albania atas permintaan Ukraina.

“Kami percaya bahwa Dewan Keamanan PBB, sebagai inti dari mekanisme keamanan internasional kolektif, harus menggunakan sepenuhnya cara untuk mediasi dan konsiliasi yang dianugerahkan oleh piagam organisasi, serta mengikuti jalan yang benar dalam perjuangan untuk perdamaian, dan mengambil tindakan konstruktif dan bertanggung jawab untuk menciptakan kondisi dan ruang bagi penyelesaian politik pada khususnya," kata Wang dalam sebuah konferensi pers di Beijing dikutip Sputniknews.


Edward Snowden Akhirnya Jadi Warga Negara Rusia

Wang menekankan bahwa China selalu menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua negara dan menghormati Piagam PBB. Sehubungan dengan konflik Ukraina, ia mengatakan bahwa Beijing selalu mempromosikan perdamaian, rekonsiliasi dan negosiasi.

Sebagaimana diketahui, beberapa wilayah di Ukraina, yakni Donetsk, Lugansk, Kherson dan Zaporozhye, kini tengah menggelar referendum untuk bergabung dengan Federasi Rusia.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pekan lalu bahwa Rusia akan menerima hasil apapun dari referendum.

Donetsk dan Lugansk yang merupakan dua wilayah di provinsi Donbass sudah berusaha memisahkan diri dari Ukraina pada 2014 setelah terjadinya aksi kudeta pemerintahan di Kiev. Pada pertengahan Februari 2022 kemarin, Presiden Vladimir Putin mengakui kemerdekaan kedua wilayah yang sudah membentuk pemerintahan dengan nama Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk tersebut.

Beberapa hari setelahnya, Putin meluncurkan operasi militer sebagai tanggapan atas permintaan kedua negara.

 

Orang Terdekat Vladimir Putin Akui Jadi Pendiri Kelompok Tentara Bayaran Wagner

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia