logo


OTT KPK di Mahkamah Agung, DPR: Semakin Hilang Kepercayaan Publik Ierhadap Institusi Peradilan

Diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 10 tersangka salah satunya Hakim Agung pada Mahkamah Agung (MA) Sudrajad Dimyati

23 September 2022 19:57 WIB

 Pangeran Khairul Saleh
Pangeran Khairul Saleh Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh mengaku prihatin dengan perkara yang menjerat Hakim Agung pada Mahkamah Agung (MA) Sudrajad Dimyati (SD).

Diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 10 tersangka salah satunya Hakim Agung pada Mahkamah Agung (MA) Sudrajad Dimyati dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA).

"Pengamatan saya dari konstruksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan perkara yang menjerat Hakim Agung pada Mahkamah Agung (MA) Sudrajad Dimyati (SD) dan kawan-kawan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA sungguh sangat menyedihkan," ujarnya di Jakarta, Jumat (23/9/2022).


Sebut Bupati Nganjuk yang Kena OTT KPK Kader PDIP, Luqman Minta Tak Dikaitkan dengan PKB

"Saya tidak akan menyentuh pokok perkara kasus suapnya namun dampak dari OTT KPK kali ini sungguh saya sangat sayangkan," imbuhnya.

Menurutnya selama ini laporan masyarakat pencari keadilan di peradilan acap kali melaporkan ke Komisi III DPR bagaimana pengalaman dan tantangan dihadapi saat mencari keadilan di pengadilan.

"Tugas kami Komisi III dibidang pengawasan sudah kami lakukan namun kami dilarang secara konstitusi masuk ke ranah penegakan hokum karena itu adalah ranah kekuasaan peradilan," katanya.

Dia menuturkan risiko besar korupsi di level Mahkamah Agung ini adalah semakin hilangnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.

Pangeran khawatir akan mengakibatkan masyarakat mencari dan menggunakan cara-cara di luar hukum dalam menyelesaikan setiap permasalahan di sekitarnya.

"Saya sebagai Wakil Ketua Komisi III selama selama ini selalu menyuarakan dan berpesan kepada seluruh mitra kerja Komisi III agar tegak dan lurus menjalankan Konstitusi," tuturnya.

Dia menambahkan bahwa  DPR sudah banyak memberikan dukungan untuk perubahan di MA semakin baik.

"Secara aspek layanan dan fasilitas pencari keadilan semakin meningkat namun yang menjadi PR besar pimpinan MA RI adalah perubahan budayanya baik para hakim maupun panitera serta seluruh perangkat terkait," kata Pangeran.

"Saya pikir ini tugas berat. Walapun ada kekhawatiran kasus ini sebuah fenomena gunung es tapi saya tetap percaya MA RI masih dapat memperbaiki trust nya kedepan. Pesan saya terakhir harus ada evaluasi mendalam, menyeluruh dan perubahan besar-besaran di internal MA untuk menjaga pabrik Yusrisprudensi di Indonesia ini," tukasnya.

Arteria Ingin Penegak Hukum Tidak Kena OTT, ICW: Bengkok dalam Logika Berpikir

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar