JAKARTA, JITUNEWS.COM - Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS, Sukamta, menanggapi soal hacker Bjorka yang mengirimkan pesan di situs forum Breached.to untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sukamta menyinggung insiden kebocoran data 1,3 miliar.

"Nah, walaupun format beda dengan yang dimiliki dan disimpan Kominfo, kita kan tidak sedang semata-mata berdebat saling mengatakan 'aku tidak bersalah', tapi karena masyarakat ini diwajibkan untuk mendaftarkan SIM card dengan gunakan NIK, saya kira logis logika umumnya ya pihak yang beri perintah pendaftaran itu wajib menjaga, apalagi kalau ada UU PDP," kata Sukamta saat rapat kerja bersama Menkominfo, Johnny G Plate di gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (7/9).

"Mohon kita diberi penjelasan yang betul-betul mengklarifikasi. Sebab kebocoran ini sekali lagi kan pertama berulang dan volumenya makin besar," lanjutnya.

Harga BBM Naik, Pemerintah Dibilang Jahat

Ia menyebut hacker yang membocorkan data meledek Kominfo. Sukamta mengaku malu karena ledekan dari hacker tersebut.

"Sekarang tidak jelas siapa penanggung jawabnya, bahkan hari ini si hacker, si penjual data maksud saya, agak ngeledek-ngeledek Kemenkominfo. Jadi membikin kita semua yang membaca itu prihatin, Pak, agak malu, kok dijadikan bahan ledekan," ujarnya.

Sukamta menilai bahwa kebocoran data bukan semata-mata bisnis tapi mengancam terhadap ketahanan nasional. Sukamta minta Kominfo untuk mencermati hal itu.

"Kalau Komisi I kita lihatnya ini bukan semata-mata bisnis, tapi juga ancaman terhadap ketahanan nasional. Ketika data dari seluruh WNI sudah ketahuan ditangkap, dimiliki oleh satu pihak, pasti ini jadi ancaman bagi ketahanan nasional kita. Mohon betul-betul dicermati. Kominfo sudah ditawarkan akan bangun data center, data nasional, hibah atau pinjaman dari Prancis dananya, dan itu cukup besar, dan saya dengar-dengar mungkin dari awal perlu Pak Menteri kendalikan proses pembangunan mulai dari lelangnya," jelasnya.

Minta Pemerintah Batalkan Kenaikan BBM, PKS: Rakyat Tidak Perlu IKN

• 1