JAKARTA, JITUNEWS.COM - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar Dave Laksono buka suara terkait pernyataan Komnas HAM yang menyebut adanya indikasi transaksi jual beli senjata di kasus mutilasi empat warga sipi di Papua yang melibatkan anggota TNI.

Dave meminta agar pengawasan pergerakan logistik maupun senjata api lebih diperkatat.

"Jadi bukannya regulasi pemberian senjata, tetapi lebih kepada pengawasan oknum, pergerakan logistik, kan ini banyak pencurian, juga penyeludupan baik amunisi maupun senjata, nah itu semua lah hal yang perlu diperketat," kata Dave kepada wartawan, Minggu (4/9/2022).

Prajurit Terlibat Kasus Mutilasi di Timika, Pangkostrad: Proses Hukum Harus Berlanjut

Pengawasan itu, kata dia, perlu adanya dukungan sistem digitalisasi. Namun, ia menyadari digitilasisasi di sejumlah daerah belum memadai.

"Dan itu juga membutuhkan bantuan sistem digitalisasi tetapi juga mesti dipikirkan, itu adalah jaringannya belum sepenuhnya jalan mengingat kondisi di sana butuh peningkatan kemampuan, itu semua jadi pertimbangan," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa praktik jual beli senjata dan amunisi yang melibatkan sejumlah pihak, mulai dari oknum penegak hukum hingga pejabat daerah sudah sering terjadi.

Oleh karena itu, ia meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan jua beli senjata dan amunisi. Ia berharap para pelaku diberikan tindakan yang tegas.

"Nah di sini sudah menjadi kewajiban bagi seluruh aparat baik dari Provos Polri maupun dari Korps hukum dan Korpd CPM, untuk mengusut mereka itu siapa dan bagaimana bisa terjadi, kecerobohan seperti apa saja dan ini harus ada ketegasan dari semua pihak khususnya dari pihak terkait ada tindakan yang tegas untuk menghukum mereka dalam transaksi tersebut, baik mereka yang menyediakan secara finansial maupun logistik," pungkasnya.

Tinjau TKP Warga Mimika Dimutilasi, Kompolnas: Kasus Ini Jadi Atensi Bapak Presiden

• 1