logo


GBK Akan Disewakan untuk Biaya IKN, PKS: Pemerintah Terlalu Memaksa

pemerintah telah memposisikan diri sebagai pengusul, pemberi pertimbangan sekaligus persetujuan untuk penjualan dan tukar menukar asset BMN tersebut.

26 Juli 2022 15:54 WIB

Gelora Bung karno, tempat siswa SMA Labschool makan nasi katering yang menyebabkan keracunan
Gelora Bung karno, tempat siswa SMA Labschool makan nasi katering yang menyebabkan keracunan wikimedia.org

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam rangka Persiapan, Pembangunan dan Pemindahan Ibukota Negara (IKN).

Dalam ketentuan Pasal 117 s.d 122, Pemerintah membuka ruang untuk menjual dan melakukan tukar menukar asset Barang Milik Negara (BMN) untuk mendanai pembangunan IKN, cukup dengan persetujuan Menteri Keuangan dan Presiden tanpa perlu persetujuan DPR.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI, Maedani Ali Sera mengatakan ketentuan dalam pasal tersebut bisa ditafsirkan Pemerintah diberikan kebebasan yang mutlak untuk menggadaikan asset tanah dan bangunan negara hanya untuk kepentingan pembangunan IKN, tanpa perlu meminta meminta persetujuan DPR.


Ibas Yudhoyono soal Pembangunan IKN: Tolong Direncanakan dengan Bijak!

Menurutnya hal ini sangat melucukan karena pemerintah telah memposisikan diri sebagai pengusul, pemberi pertimbangan sekaligus persetujuan untuk penjualan dan tukar menukar asset BMN tersebut.

“Miris, karena di sisi lain masyarakat harus menanggung kenaikan harga kebutuhan pokok, listrik, minyak, pajak, dst pada masa sulit ini, tapi Pemerintah masih menggebu-gebu untuk merealisasikan proyek ratusan triliun tersebut, walaupun dengan opsi menggadaikan asset negara” kata Mardani di Jakarta, Selasa (26/7/2022).

Legislator asal Jakarta Timur ini juga menyoroti ketentuan Pasal 120 ayat (2) dan Pasal 121 ayat (1) dalam PP tersebut. Dijelaskan bahwa asset Negara dapat dijual dengan mekanisme tertentu selain lelang, yang nilai penjulannya memperhitungkan faktor penyesuaian. Namun dalam PP tersebut tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait mekanisme lain dan faktor penyesuaian tersebut, sehingga menimbulkan makna yang multitafsir.

“Ketentuan kedua pasal tersebut, bisa juga ditafsirkan sama dengan memberikan cek kosong kepada Pemerintah dalam menjual asset BMN tanpa mekanisme dan tata cara perhitungan nilai yang jelas, sehingga Negara berpotensi dirugikan dengan jumlah yang fantastis tetapi dilindungi secara konstitusi," kata dia.

"Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah pada dasarnya tidak siap melaksanakan proyek IKN ini tapi terlalu memaksakan diri sehingga cenderung merugikan masyarakat kecil," pungkasnya.

Ketua DPR Tegaskan Pembangunan IKN Nusantara Harus Diteruskan Presiden yang Akan Datang

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar