logo


Anies Diminta PTUN Batalkan Revisi UMP DKI 2022, Ferdinand: Buat Kebijakan itu Gak Bisa Seenak Udel!

Ferdinand mengingatkan Anies bahwa merancang aturan itu tidak bisa sembarangan.

12 Juli 2022 16:09 WIB

Direktur Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean
Direktur Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean Jitunews/Garry Talentedo Keswana

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Pegiat media sosial Ferdinand Hutahaean merespons terkabulnya gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI terkait pembatalan revisi UMP 2022 yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan.

Ferdinand tampak puas dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI tersebut. Dia juga mengingatkan Anies bahwa merancang aturan itu tidak bisa sembarangan.

“Membuat kebijakan itu tidak bisa seenak udel pak.., semua ada aturan..!!” cuitnya di akun Twitter @FerdinandHutah4, dikutip Selasa (12/7).


Bahlil Celetuk Duet Puan-Anies di Pilpres, Ini Kata PDIP

Eks politikus Partai Demokrat itu lantas menyindir Anies yang kerjanya hanya pencitraan. Menurutnya, Anies seharusnya lebih aktif melibatkan pihak terkait dalam membuat kebijakan.

“Resiko kerja hanya untuk pencitraan ya begini. Bikin pergub sendiri, revisi sendiri dan dibatalkan pengadilan,” ujar Ferdinand.

Diketahui, PTUN mengabulkan gugatan Apindo yakni pembatalan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021.

PTUN mewajibkan Anies untuk mencabut Kepgub revisi yang sebelumnya menyatakan bahwa UMP DKI Jakarta naik sebesar 5.1 persen menjadi Rp4.641.854.

Lalu Anies harus menyatakan Kepgub Gubernur DKI Jakarta No 1395 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 19 November 2021 kembali berlaku dan mengikat.

Kepgub tersebut menyatakan kenaikan UMP Jakarta hanya 0.85 persen atau sebesar 35 ribu.

Sentil Anies, Husin Shihab: Jangankan Sembelih Sapi, Jadi Gubernur juga Bukan Ahlinya

Halaman: 
Penulis : Iskandar