logo


Ukraina Minta Jaminan Keamanan dari Negara Barat meski Bukan Anggota NATO

Presiden Ukraina menyebut Rusia berusaha membuat negara sebagai pijakan untuk melancarkan serangan terhadap negara-negara Eropa di masa depan

6 Juli 2022 16:00 WIB

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tempo

KIEV, JITUNEWS.COM - Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy, mengatakan bahwa Rusia sudah menggunakan Ukraina sebagai titik awal untuk menyerang negara-negara Eropa lainnya. Oleh karena itu, Zelenskiy meminta negara-negara barat untuk memberikan jaminan keamanan bagi Ukraina meski negara itu tidak menjadi anggota NATO.

“Kami membutuhkan sistem jaminan keamanan, yang akan efektif bahkan ketika kami bukan bagian dari aliansi,” kata Zelensky pada hari Selasa (5/7), dikutip RT.com.

“Rusia memandang wilayah negara kita sebagai pijakan untuk merebut negara-negara Eropa lainnya. Artinya, memastikan keamanan Ukraina sama saja dengan memberikan keamanan jangka panjang untuk seluruh Eropa,” tambahnya.


Ukraina Gelar Pembicaraan dengan Turki dan PBB soal Pengiriman Ekspor Gandum

Dia berpendapat bahwa "zona abu-abu" dalam keamanan Eropa telah memungkinkan Rusia untuk mengirim pasukan ke Ukraina.

Zelenskiy menyebutkan Budapest Memorandum, kesepakatan 1994 dimana Ukraina menyerahkan persenjataan nuklir era Sovietnya dengan imbalan janji dari AS, Inggris dan Rusia bahwa mereka akan “memberikan bantuan” ke Ukraina jika terjadi agresi. Ketiga negara itu juga bersumpah untuk tidak menyerang Ukraina sendiri.

Zelenskiy mengatakan jaminan yang diberikan di bawah Memorandum Budapest dan "jaminan" serupa kini telah "dihancurkan."

Rusia telah berulang kali mengatakan bahwa ekspansi NATO telah merusak keamanan Eropa. Presiden Vladimir Putin mengutip upaya blok itu untuk mendirikan “pijakan” di Ukraina sebagai salah satu alasan mengapa Rusia menyerang negara tetangganya.

Moskow mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari 2022, dengan alasan kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan perjanjian Minsk, sebuah perjanjian yang dimediasi oleh Jerman dan Perancis dan ditanda-tangani pada 2014. Perjanjian itu dirancang untuk memberi wilayah Donetsk dan Lugansk status otonomi khusus.

Pada Februari 2022, Kremlin mengakui Donetsk dan Lugansk sebagai negara merdeka dan menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer Barat mana pun.

Sementara itu, pemerintah Ukraina menegaskan bahwa serangan militer Rusia benar-benar tidak beralasan.

Inggris Diminta Bersiap Hadapi Badai Ekonomi

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia