logo


Ambil 13,7 Persen Donasi untuk Gaji, ACT Akui Lebih Besar dari Operasional Lembaga Zakat

ACT menegaskan bahwa pihaknya merupakan lembaga donasi umum hingga CSR

5 Juli 2022 10:53 WIB

Presiden ACT, Ibnu Khajar dalam peluncuran Gerakan Nasional Bangkit Bangsaku di Kompleks Universitas Indonesia, Rabu (30/9/2020).
Presiden ACT, Ibnu Khajar dalam peluncuran Gerakan Nasional Bangkit Bangsaku di Kompleks Universitas Indonesia, Rabu (30/9/2020). Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT), Ibnu Khajar mengatakan bahwa pihaknya mengambil 13,7 persen dari donasi yang terkumpul untuk operasional gaji pegawai. Angka itu, kata dia, lebih besar dari operasional gaji lembaga zakat.

"Kami sampaikan bahwa kami rata-rata operasional untuk gaji karyawan atau pegawai di ACT dari 2017-2021 rata-rata yang kami ambil 13,7 persen. Kepatutannya gimana? Seberapa banyak kepatutan untuk lembaga mengambil untuk dana operasional?" kata Ibnu dalam konferensi pers, Senin (4/7/2022).

"Kalau teman mempelajari, dalam konteks lembaga zakat, karena dana yang dihimpun adalah dana zakat. Secara syariat dibolehkan diambil secara syariat 1/8 atau 12,5 persen. Sebenarnya patokan ini yang dijadikan sebagai patokan kami, karena secara umum tidak ada patokan khusus sebenarnya berapa yang boleh diambil untuk operasional lembaga," sambung dia.


Sesalkan ACT, Ferdinand: Sungguh Tega dengan Hak Orang Susah

Ia mengatakan bahwa ACT memotong donasi untuk operasioanal gaji lebih besar dari lembaga zakat karena pihaknya merupakan lembaga donasi umum hingga CSR.

"Kalau alokasi zakatnya sebagai amil zakat adalah 1/8 atau 12,5 persen. Kenapa sampai ada lebih? Karena yang kami kelola, ACT bukan lembaga zakat, apalagi ACT yang dikelola sebagian besar adalah donasi umum," ucapnya.

"Ada dari donasi umum masyarakat, CSR, sedekah umum atau infak, sebagian dari kerja sama alokasi amanah-amanah zakat, jadi kami mengalokasikan untuk kebutuhan program. Karena kami, cabang kami ada 78 cabang di Indonesia dan kiprah kami lebih 47 di global. Maka diperlukan dana operasional untuk divisi bantuan lebih banyak sehingga kami ambilkan sebagian dari dana non-zakat yang dari infak sedekah atau donasi umum. Sehingga semestinya patokannya bukan fasilitasnya apa atau fasilitasnya apa. Apalagi sejak Januari telah terjadi pemotongan signifikan yang kami lakukan," jelasnya.

Tantang ACT Diaduit Soal Transaksi Terorisme, PPP: Harus Berani Buka Diri ke Publik

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati