logo


Kata Komisi II Dana Pilkada Sebaiknya Ada yang Awasin

Saan Mustopa menilai tanpa pengawasan, kekhawatiran atas kecurangan bisa saja muncul dalam Pilkada.

4 Juni 2015 14:14 WIB


JAKARTA JITUNEWS.COM - Dewan Perwakilan Rakyat melalui Komisi II meminta agar pemerintah mengawasi anggaran dana Pilkada serentak gelombang pertama. Tanpa adanya pengawasan anggaran yang bakal digunakan, penyelenggaraan Pilkada bisa saja kehilangan legitimasinya.

"Pemerintah harus menyiapkan payung hukum yang jelas, agar saat menganggarkan daerah bisa melakukannya dengan tenang," jelas Saan Mustopa di gedung dewan, Kamis (4/6).

Anggota Komisi II itu menilai, tanpa adanya pengawasan oleh pemerintah, maka bukan tidak mungkin hasil Pilkada bisa saja dihujani kecurigaan atas kecurangan. Pengawasan terhadap anggaran yang akan digunakan, dapat menambah legalitas dari penyelenggaraan Pilkada serentak yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia.


Harun Masiku Jadi Buronan, Andi Arief: Cuma Hasto yang Bisa Menemukannya

"Tanpa pengawasan kekhawatiran atas kecurangan bisa saja muncul. Puncaknya, bisa-bisa Pilkada serentak malah dihapuskan," jelas Saan.

Terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) yang bakal digunakan untuk kepentingan Pilkada serentak, rupanya terjadi silang data antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Reydonnyzar Moenek, sesuai dengan data yang berada di Bawsalu dan Panwaslu, mengatakan jika saat ini penandatanganan NHPD baru dilakukan oleh 88 daerah. Sedangkan menurut Husni Kamil Malik selaku Ketua KPU menyatakan kalau, NHPD sudah ditandatangani oleh 269 daerah dengan besar anggaran yang ditetapkan mencapai Rp 6,98 triliun. 

Politisi asal Partai Politik Demokrat itu menyarankan, agar anggaran terkait Pilkada seharusnya masuk ke dalam APBD. Ia juga mengatakan bisa saja hal tersebut bakal menjadi persoalan yang rawan untuk digugat kedepannya.

"Sangat rawan untuk dipersoalkan hal tersebut. Dalam undang-undang selaku payung hukum disebutkan bahwa anggaran masuk dalam APBD dan dibantu APBN," pungkas Saan.

 

Tak Mau Ikut Campur Kasus Wahyu Setiawan dan Harun Masiku, PDIP: Itu Personal Masing-masing

Halaman: 
Penulis : Syukron Fadillah, Vicky Anggriawan