logo


Beli Pertalite Wjib Pakai Aplikasi, Pakar: Seperti Dipaksa Beli Pertamax

Pemerintah diminta mempertimbangkan kembali kebijakan pembelian BBM subsidi menggunakan aplikasi MyPertamina.

29 Juni 2022 08:57 WIB

Ilustrasi bahan bakar minyak pertalite.
Ilustrasi bahan bakar minyak pertalite. JITUNEWS/Johdan A.A.P

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengkritik rencana pemerintah yang akan mewajibkan rakyat menggunakan aplikasi MyPertamina sebelum membeli bahan bakar minyak (BBM) subisidi, yakni pertalite dan solar.

Bhima menilai kebijakan itu merupakan cara halus yang dilakukan pemerintah untuk memaksa rakyat membeli BBM jenis Pertamina. Ia pun menilai pemerintah terkesan mengabaikan masyarakat kelas menengah.

"Menurut saya tidak tepat dan sekarang pasti banyak yang keberatan karena ini seperti dipaksa beli pertamax, terutama kelas menengah yang rentan," ujarnya seperti dilansir CNNIndonesia.com, Rabu (29/6/2022).


Praktik Curang SPBU di Kibin Serang Terungkap, Pertamina Apresiasi Kepolisian

Ia mengatakan bahwa masyarakat kelas menengah seharusnya mendapatkan BBM subsidi bukan dipaksa membeli Petamax. Ia pun menyebut selisih harga BBM subisidi non subsidi yang terlalu besar hanya akan membuat pengeluaran semakin besar.

"Contohnya Pertamax dan Pertalite selisihnya Rp4.000 lebih per liter. Seharusnya, waktu selisih harga nya tidak jauh, baru diatur. Pendapatan masyarakat untuk membeli BBM bisa naik maka akan mengurangi belanja produksi lainnya. Ini mengkhawatirkan durable goods dan Fast Moving Consumer Goods akan terkuras," jelasnya.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan pembelian BBM subsidi menggunakan aplikasi MyPertamina.

"Jangan pelit subsidi, karena pemulihan ekonomi masih butuh support pemerintah, lagipula APBN masih surplus," ujarnya.

Bangkitkan Kuliner Khas Bekasi, Pertamina Adakan Lomba Masak

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati