logo


Beli Migor Curah Wajib Tunjukan PeduliLindungi, DPR: Tidak Semua Orang Memiliki Smartphone

penggunaan aplikasi tersebut terkesan mengaitkan syarat penerima subsidi dengan kewajiban vaksinasi.

28 Juni 2022 14:05 WIB

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak mengatakan penggunaan aplikasi pedulilindungi seharusnya tidak menjadi syarat pembelian minyak goreng curah seharga Rp 14 ribu per liter. Masyarakat kelompok sasaran, cukup menunjukkan KTP atau nomor induk kependudukan (NIK) saja.

Menurut Amin, penggunaan aplikasi pedulilindungi sebagai syarat pembelian akan menyulitkan karena penerima subsidi merupakan kelompok masyarakat bawah dan pelaku usaha mikro yang belum tentu memiliki aplikasi tersebut.

“Jangankan menggunakan aplikasi pedulilindungi, sebagian dari mereka bahkan tidak memiliki smartphone,” ujarnya di Jakarta, Selasa (28/6/2022)


Pastikan Harga Minyak Goreng Tak Naik Lagi, Luhut: Masyarakat Tak Perlu Panik

Selain itu penggunaan aplikasi tersebut terkesan mengaitkan syarat penerima subsidi dengan kewajiban vaksinasi. Padahal, lanjut Amin, semua kelompok masyarakat menengah bawah dan pelaku usaha mikro berhak menikmati subsidi minyak goreng curah, tanpa kecuali.

“Kalau menunjukkan KTP atau NIK saya setuju, agar distribusi tepat sasaran dan penyalurannya tidak diselewengkan,” kata Amin.

Penggunaan NIK sebagai database penerima subsidi dengan menunjukkan KTP saat pembelian, itu sudah tepat. Hal itu belajar dari penyelewengan distribusi minyak goreng bersubsidi sebelum ini.

Maka akan lebih baik apabila distribusi dilakukan secara tertutup, jadi tidak langsung ke pasar tapi kepada distributor yang sudah ditunjuk dan terverifikasi, yang akan menyalurkan ke masyarakat menengah ke bawah. Sehingga bisa dilakukan deteksi dini jika terjadi penyelewengan distribusi ke pihak yang tidak berhak

Namun demikian, saya meminta pemerintah untuk melakukan pemutakhiran data agar databasenya akurat. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan waktu bagi kelompok sasaran penerima subsidi yang belum terdata untuk mendaftar secara mudah.

Pemerintah juga harus memberikan kesempatan yang adil bagi kelompok pedagang tradisional, koperasi, dan asosiasi pedagang yang selama ini berkecimpung di usaha ini, dan tidak memunculkan monopoli distribusi maupun kolusi dan nepotisme pada rantai distribusi minyak goreng bersubsidi ini.

Jokowi Sebut Harga Minyak Goreng Curah Sebentar Lagi Rp14.000

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar