logo


Jelang Pilkada, Husni Doakan Partai Bersengketa Segera Usai

KPU tetap mewajibkan kepengurusan parpol mendapatkan pengesahan dalam wujud SK Menkumham.

4 Juni 2015 10:29 WIB

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Malik. (Ist)
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Malik. (Ist)

JAKARTA JITUNEWS.COM - Terkait dengan partai bersengketa dan pemilihan kepala daerah, Husni Kamil Malik selaku ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya bisa mendoakan agar mereka yang bersengketa bisa segera rujuk.

Untuk itu Husni berharap agar partai bersengketa bisa segera rujuk untuk kemudian mendaftarkan calonnya untuk bertarung dalam ajang pemilihan kepala daerah serentak periode pertama akhir 2015 nanti. KPU sebelumnya telah mengumumkan bahwa hanya partai politik yang diakui Kemenkumham sajalah yang boleh ikut serta dalam Pilkada serentak. 

"Kita doakan saja konflik internal mereka segera selesai," sahut Husni di Kementerian dalam Negeri.


JK Sarankan Pilkada 2020 Ditunda Sampai Vaksin Covid-19 Ditemukan

Kondisi partai politik bersengketa seperti Golkar dan PPP saat ini ibarat sedang berpacu dengan waktu. Mereka diminta untuk segera menyelesaikan dualisme kepemimpinan sebelum bisa mendaftarkan calon kepala daerahnya pada 26-28 Juli.

Koisioner KPU Hadar Nafis Gumay menegaskan jika institusinya tetap mewajibkan kepengurusan parpol mendapatkan pengesahan dalam wujud Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM. Adapun SK Menkumham justru menjadi objek sengketa, maka putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetaplah yang bakal menjadi pedomannya.

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyatakan apabila penyelesaian konflik di internal partai tidak tercapai, penyelesaian dilakukan melalui pengadilan negeri. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Ketua KPU Positif Corona, PKS: Peringatan Keras Penyelenggara Pemilu

Halaman: 
Penulis : Syukron Fadillah, Vicky Anggriawan