logo


Klaim Dikriminalisasi, Mardani Maming: Negara Tidak Boleh Kalah dengan Mafia Hukum!

Mardani Maming sebut mafia hukum sangat mengganggu iklim investasi di Indonesia

21 Juni 2022 15:30 WIB

Ketua Apkasi yang juga Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming, usai bertemu Jokowi di Istana Bogor, Kamis (5/7/2018).
Ketua Apkasi yang juga Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming, usai bertemu Jokowi di Istana Bogor, Kamis (5/7/2018). KOMPAS.com/Ihsanuddin

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mardani H Maming Maming mengklaim dirinya sedang dikriminalisasi. Oleh karena itu, ia meminta agar negara tidak boleh kalah dengan mafia hukum.

Hal tersebut, ia sampaikan usai dirinya dikabarkan menjadi tersangka KPK.

"Negara ini tidak boleh kalah dengan mafia hukum, anak muda harus bersatu melawan ini semua. Hari ini giliran saya dikriminalisasi, yang akan datang bisa jadi giliran Anda. Sudah banyak yang menjadi korban," kata Maming dalam pernyataan resminya lewat tim media HIPMI dikutip Selasa (21/6/2022).


Buka Pintu Koalisi dengan PDIP Demi Usung Ganjar, NasDem: Dulu Jokowi Kita Usung Tidak Perlu Masuk Partai

Maming yang juga merupakan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengatakan bahwa mafia hukum sangat mengganggu iklim investasi di Indonesia. Ia pun siap melawan mafia hukum.

"Negara harus kita selamatkan, jangan sampai mafia hukum menguasai dan menyandera semua orang," tandasnya.

"Saya akan bongkar bagaimana oknum aparat hukum berkolaborasi dalam kriminalisasi hukum dan bikin kekuatan bisnis bersama mafia hukum," lanjut dia.

Diketahui, KPK menetapkan Mardani Maming sebagai tersangka terkait pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bambu, Kalimantan Selatan. Ia pun sempat memberikan klarifikasi di kantor KPK pada Kamis (2/6/2022).

"Saya hadir di sini sebagai pemberi informasi penyelidikan. Tapi, intinya saya hadir di sini ini permasalahan saya dengan Haji Samsudin atau Haji Isam pemilik Jhonlin," ujar Maming kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (2/6/2022).

Belum Terima Surat Penetapan Tersangka, Mardani Maming: Kenapa Lebih Dahulu Diketahui Publik?

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati