logo


Standar Upah Tak Jelas, MenPAN-RB Bakal Hapus Honorer

Pejabat Pembina Kepegawaian diminta untuk mengikutsertakan pegawai non-ASN dalam seleksi CPNS.

3 Juni 2022 11:54 WIB

MenPANRB, Tjahjo Kumolo
MenPANRB, Tjahjo Kumolo Dok. Jitunews/Nurman

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo memastikan status honorer di lingkungan instansi pemerintah akan dihapus pada November 2022. Hal itu salah satunya dikarenakan tenaga honorer tak memiliki standar pengupahan yang jelas.

"Kalau statusnya honorer, tidak jelas standar pengupahan yang mereka peroleh," kata Tjahjo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/6).

Disampaikan dalam Peraturan Pemerintah Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat lain di instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN.


Soal 'Layangan Putus' Versi ASN, Politikus PKS: Wajib Diusut

Maka dari itu, PPK diamanatkan untuk menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN.

Tjahjo menuturkan kebijakan yang ada bakal memberi kepastian status pegawai non-ASN untuk menjadi ASN. Sebab ASN memiliki standar penghasilan tersendiri. Beda dengan tenaga alih daya (outsourcing) di perusahaan yang tunduk pada UU Ketenagakerjaan atau merujuk upah minimum regional (UMR).

Mantan Menteri Dalam Negeri itu juga meminta PPK untuk memetakan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing.

"Bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS," pungkas Tjahjo.

Tegaskan Perwira Jadi Pj Kepala Daerah Tak Salah, Menpan RB: Dasar Hukumnya Kuat

Halaman: 
Penulis : Iskandar