logo


Kepala HAM PBB Desak China Kaji Ulang Kebijakan terhadap Muslim Uyghur

Kepala HAM PBB pada pekan lalu sudha melakukan perjalanan ke China selama enam hari

29 Mei 2022 10:53 WIB

Kepala Komisi HAM PBB Michelle Bachelet
Kepala Komisi HAM PBB Michelle Bachelet istimewa

JENEWA, JITUNEWS.COM - Kepala hak asasi manusia PBB Michelle Bachelet mengatakan bahwa dirinya mendesak pemerintah China untuk meninjau kembali kebijakan kontra-terorismenya dan memastikan bahwa kebijakan itu sudah sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional.

Bachelet menegaskan bahwa perjalanan enam harinya di China, yang berakhir pada hari Sabtu kemarin dan termasuk kunjungan ke wilayah barat Xinjiang, tidak bertujuan untuk melakukan penyelidikan soal dugaan pelanggaran HAM terhadap Muslim Uyghur, tetapi hanya untuk terlibat dengan pemerintah China saja.

“Saya telah mengajukan pertanyaan dan kekhawatiran tentang penerapan langkah-langkah kontra-terorisme dan deradikalisasi di bawah penerapan yang luas, khususnya dampak pada hak-hak Uyghur dan minoritas Muslim lainnya,” katanya dalam konferensi pers online pada hari Sabtu (28/5), dikutip Reuters.


Berbekal Rudal AS, Ukraina Yakin Bisa Rebut Wilayah Laut Hitam dari Rusia

Menurut laporan media, pemerintah China secara sengaja membatasi akses Bachelet dengan alasan penyebaran Covid-19.

Pada awal pekan lalu, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengkritik kunjungan Bachelet ke China, terlebih dengan akses yang dibatasi.

"Adalah suatu kesalahan untuk menyetujui kunjungan dalam keadaan seperti itu," katanya.

Menurut laporan sejumlah media internasional, pemerintah China telah melakukan penagkapan dan penahanan lebih dari satu juta anggota kelompok etnis muslim Uyghur yang tinggal di provinsi Xinjiang. Mereka ditempatkan di sebuah kamp konsentrasi dan sejumlah penjara dimana mereka dipaksa untuk keluar dari keyakinan agama mereka serta mendapatkan siksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi. Pemerintah China sendiri sudah sejak lama menaruh kecurigaan terhadap kelompok etnis muslim minoritas tersebut, dimana dianggap berupaya melakukan gerakan separatis karena perbedaan kultur, bahasa dan keyakinan.

Enggan Lanjutkan Negosiasi dengan Rusia, Ukraina: Orang Barbar Hanya Bisa Dihentikan dengan Kekuatan

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia