logo


Terima Fasilitas Jet Pribadi, Menteri ESDM Wajib Lapor KPK

Jika dalam 30 hari tidak melapor, Menteri ESDM bisa dikatakan melanggar hukum

29 Mei 2015 11:10 WIB

Menteri ESDM Sudirman Said
Menteri ESDM Sudirman Said

JAKARTA  JITUNEWS.COM - Banyak pihak menilai apa yang telah dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yang menggunakan pesawat jet pribadi dan difasilitasi oleh Pertamina Energy Limited (Petral) sudah masuk dan tergolong kedalam tindakan 'gratifikasi'.

Untuk itu, Sudirman Said selaku pejabat Pemerintah harus melaporkan fasilitas yang diberikan oleh Petral tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan, bahwa 'gratifikasi' bukanlah suatu yang dilarang, hanya saja harus dikelompokkan berdasarkan tujuannya.

Menurutnya saat dilaporkan ke KPK maka kemungkinan tuduhan gratifikasi itu pun akan gugur dan KPK yang menentukan nantinya, apakah dana dari fasilitas tersebut harus dikembalikan ke negara atau tidak.


Jonan Ungkap Petrokimia Jadi Masa Depan Industri Migas

"Yang Jelas, apapun yang didapat Menteri ESDM harus tetap dilaporkan ke KPK. Kewajiban Sudirman melaporkan, KPK yang memutuskan. Kami tidak boleh melanggar hukum," ungkap Arsul kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta.

Terkait fasilitas pesawat jet pribadi dari Petral itu, Arsul tidak ingin menuduh Sudirman melakukan tindakan 'gratifikasi'. Sebab, seperti diketahui bahwa Petral juga merupakan anak perusahaan Pertamina yang notabenenya milik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Yang tepenting saat ini, Arsul menambahkan, bahwa Sudirman harus tetap melaporkan hal tersebut kepada pihak KPK. " Ada di Undang-Undang tentang tindak pidana, jika lebih dari 30 hari tidak dilaporkan maka baru dapat dikatakan melanggar hukum." tambahnya.

Menteri ESDM dan Menteri BUMN Bertemu, Ini yang Dibahas

Halaman: 
Penulis : Adinda Purnama Rachmani, Deni Muhtarudin