logo


Soal Pencegahan Korupsi, Gibran Minta Jajarannya Evaluasi Menyeluruh

Evaluasi pencegahan korupsi dilakukan melalui aplikasi MCP (Monitoring Center For Prevention).

14 April 2022 16:22 WIB

Gibran dalam rakor pencegahan korupsi Pemkot Surakarta.
Gibran dalam rakor pencegahan korupsi Pemkot Surakarta. Dok. Prokompim Pemkot Solo

SURAKARTA, JITUNEWS.COM – Wali Kota Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka meminta jajarannya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pencegahan korupsi dengan lewat aplikasi MCP (Monitoring Center For Prevention).

Arahan itu disampaikan Gibran saat membuka Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Pemerintah Kota Surakarta dengan asistensi dari Direktur Koordinasi Supervisi 3 KPK, Brigjend Bachtiar Ujang Purnama di Ruang Manganti Praja, Kompleks Balai Kota Surakarta, Kamis (14/04/2022).

Gibran mengatakan, capaian MCP Kota Surakarta yang masih rendah memerlukan perhatian semua jajaran Pemkot Surakarta. Selain itu, arahan dari KPK, khususnya dari Direktorat Koordinasi Supervisi 3 KPK.


Kejari Jaksel Berhasil Selamatkan Keuangan Negara Rp 54,2 Miliar Terkait Perkara IM2  

“Dibandingkan dengan kota dan kabupaten di Jawa Tengah, kita (Surakarta –red) masih berada di peringkat 29. Dengan capain baru 84 persen yang sebelumnya 71 persen, kami masih sangat rendah dibanding dengan yang lainnya. Kami mohon dibantu untuk proses pengadaan barang dan jasa, perijinan, perda serta tunggakan pajak, sertifikasi aset 6000 bidang tanah,” ungkapnya.

“Harapan kami paling tidak bisa di angka MCP di atas 90 persen. Soalnya di Solo Raya, kita juga termasuk rendah. Banyak sekali PR yang harus diselesaikan dan improvement yang harus segera kita raih,” sambungnya.

Perlu diketahui, rakor kali ini membahas tentang MCP sebagai upaya pencegahan korupsi melalui pembangunan sistem dan perbaikan tata kelola Pemerintahan.

MCP dilakukan secara bersama oleh KPK, BPKP & Kemendagri. Dengan area intervensi, indikator dan sub-indikator ditetapkan oleh SK Pimpinan KPK.

Kini, MCP menjadi instrumen penting, bahkan syarat utama untuk menentukan antara lain jumlah DAK/DAU, penanda adanya korupsi serta mempengaruhi dalam penilaian WTP.

Sistem MCP merupakan bentuk implementasi mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi dan 1 area penguatan institusi.

Adapun area intervensinya meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu atau perizinan, kapabilitas APIP, manajemen ASN optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa.

Tujuannya, MCP mendorong pemerintah daerah dapat melakukan transformasi nilai dan praktek pemerintahan daerah sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.

Tinjau Lokasi Bakal Islamic Center, Gibran Janjikan Solusi Terbaik ke Warga

Halaman: 
Penulis : Iskandar