logo


Dukung Jokowi soal Menteri Dilarang Bahas Penundaan Pemilu, PD: Harusnya Sejak Awal

PD juga meminta agar menterinya tidak membahas terkait amandemen UUD 1945.

6 April 2022 21:38 WIB

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan. Jitunews/Rezaldy

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan meminta para menteri mengikuti arahan Presiden Joko Widodo untuk berhenti membahas wacana penundaan pemilu.

"Para menterinya harus ikut (arahan Jokowi) dan tidak ada lagi pengerahan komunitas tertentu untuk dukung-dukung tiga periode seperti Apdesi kemarin itu ya kan," kata Syarief pada wartawan, Rabu (6/4/2022).

Politikus Partai Demokrat (PD) itu juga meminta agar menterinya tidak membahas terkait amandemen UUD 1945. Pasalnya amandemen itu, kata dia, bisa menjadi celah untuk merealisasikan wacana penundaan pemilu.


Jokowi Larang Menterinya Bahas Penundaan Pemilu, HNW: Semoga Tidak Ada Ralat dari Istana

"Tidak ada lagi gerakan-gerakan seperti dukung tiga periode dan sebagainya. Jadi semua menterinya harus ngomong lagi, harus taat tidak ada lagi wacana statement mengatakan amandemen itu hal yang biasa," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi Jokowi yang telah tegas melarang menterinya membahas penundaan pemilu. Namun menurutnya, pernyataan itu seharusnya disampaikan Jokowi sebelum muncul isu penundaan pemilu.

"Ya saya pikir ya kita hargai ya kalau memang itu sudah benar-benar statement-nya sudah jelas menyatakan gitu ya itu seharusnya sejak awal sudah harus dilakukan. Tapi ya lagi-lagi terima kasih kalau itu betul-betul secara resmi dinyatakan," pungkasnya.

Dukung Presiden Larang Kabinet Bicara Penundaan Pemilu, DPR: Topik Pemulihan Ekonomi Lebih Penting

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati