logo


Keturunan PKI Boleh Daftar TNI, PPP: Harus Memantau Kemungkinan Munculnya Ideologi Terlarang

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengizinkan keturunan PKI ikut seleksi calon prajurit.

1 April 2022 19:02 WIB

Prajurit TNI AD menunjukan demo Yongmoodo dalam Peringatan HUT ke-70 TNI di Dermaga Indah Kiat, Merak, Cilegon, Banten, 5 Oktober 2015.
Prajurit TNI AD menunjukan demo Yongmoodo dalam Peringatan HUT ke-70 TNI di Dermaga Indah Kiat, Merak, Cilegon, Banten, 5 Oktober 2015. JITUNEWS/Latiko A.D

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengizinkan keturunan PKI ikut seleksi calon prajurit. Anggota Komisi I DPR Fraksi PPP, Muhammad Iqbal, mengatakan bahwa hal itu tidak melanggar aturan.

"Jika memang kebijakan untuk membolehkan keturunan anggota PKI mendaftar sebagai anggota TNI seperti yang disampaikan Pak Andika tidak melanggar peraturan yang ada dan mungkin juga dalam rangka menjunjung persamaan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia," kata Iqbal kepada wartawan, Jumat (1/4).

Iqbal mengatakan bahwa TNI harus tetap memantau kemungkinan munculnya paham dan ideologi terlarang.


Jenderal Andika Bolehkan Keturunan PKI Daftar TNI, PKB: Mereka Tidak Serta Merta Jadi Pengkhianat

"Tetapi sebagai lembaga pertahanan, TNI tetap harus memantau kemungkinan munculnya paham dan ideologi terlarang. Karena, hal ini bukan masalah keamanan saja, namun juga pertahanan yang menjadi kewenangan TNI," ujarnya.

Iqbal mengatakan bahwa TNI harus memiliki standar ketat dalam perekrutan calon prajuritnya dengan mempertimbangkan berbagai aspek.

"Oleh karena itu, TNI harus memiliki standar ketat dalam perekrutan calon prajuritnya, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti aspek fisik hingga wawasan kebangsaan. Dalam melakukan tes wawasan kebangsaan, perlu dipastikan agar calon prajuritnya tidak terpapar paham dan ideologi terlarang, seperti komunisme, leninisme, dan marxisme sebagaimana Tap MPRS Nomor 25/1966," ujarnya.

Menurutnya, kewaspadaan kembalinya PKI dan paham komunis harus tetap dilakukan. Iqbal mengatakan bahwa semua elemen anak bangsa harus paham mengenai makna persatuan.

"Kewaspadaan akan kembalinya PKI dan paham komunis, leninisme, dan marxisme di Indonesia tetap perlu dilakukan, apalagi Tap MPRS Nomor 25/1966 belum dicabut. Sejarah mencatat pemberontakan yang dilakukan PKI kepada bangsa Indonesia telah banyak memakan korban jiwa, terutama umat Islam," ujarnya.

"Tentunya kita semua tidak menginginkan hal ini terjadi kembali. Maka dari itu, semua elemen anak bangsa harus memahami makna persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia," lanjut Iqbal.

Soal Keturunan PKI Daftar TNI, Fadli Zon Ingatkan Komunisme 'Gaya Baru'

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata